BERAU TERKINI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Berau untuk membahas penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Berau ke Universitas Muhammadiyah Berau (UMB), Senin (13/7/2026), penuh dinamika meski tetap berjalan lancar.
Forum Mahasiswa dan Alumni STIPER memilih meninggalkan ruang rapat (walk out) lantaran menilai sejumlah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas proses merger tidak hadir.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Berau, Subroto, awalnya diharapkan menjadi ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Namun, absennya beberapa pihak penting membuat mahasiswa dan alumni kecewa hingga memutuskan keluar dari forum.
Subroto mengatakan, DPRD telah berupaya mempertemukan seluruh pihak dengan mengirimkan undangan kepada semua instansi dan lembaga yang berkaitan dengan proses penyatuan STIPER ke UMB.
Namun, menurutnya, kehadiran dalam forum tersebut merupakan hak masing-masing lembaga.
“Kalau terkait hal ini, kami sudah mencoba memfasilitasi dan mengundang semua pihak. Hanya saja, soal hadir atau tidak, itu menjadi hak masing-masing lembaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rektor UMB, Muhammad Bayu, menegaskan proses merger STIPER bukan keputusan yang diambil secara mendadak.
Ia menjelaskan, penyatuan tersebut telah melalui tahapan panjang, mulai dari proses administrasi, evaluasi hingga visitasi selama hampir dua tahun sebelum pemerintah menerbitkan surat keputusan.
“Kalau ada yang merasa keberatan sebenarnya ada jalur hukum. Proses ini hampir dua tahun, bukan tiba-tiba langsung disetujui. Semuanya dianalisis terlebih dahulu sampai akhirnya terbit SK. Visitasi juga berlangsung lebih dari satu tahun,” jelasnya.
Bayu juga membantah anggapan aset-aset STIPER akan dialihkan untuk kepentingan lain.
Ia memastikan, seluruh aset tetap dikelola UMB dan digunakan sesuai fungsi awalnya sebagai sarana pendidikan.
“Semuanya masih menjadi bagian UMB dan kami kelola sesuai tujuan awal untuk pendidikan. Tidak kami komersialkan. Mau kita tambang? Mau kita jual? Tidak. Semua tetap sesuai peruntukannya untuk kepentingan pendidikan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Forum Mahasiswa dan Alumni STIPER Berau, Akbar, menilai RDP belum mampu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini menjadi keresahan mahasiswa.
Menurutnya, ketidakhadiran pihak yayasan, perwakilan Direktorat Pendidikan Tinggi, hingga jajaran pimpinan STIPER sebelumnya membuat substansi pembahasan menjadi tidak maksimal.
“Kami tidak bisa menyimpulkan apa pun dari pemaparan hari ini karena beberapa pihak yang kami harapkan hadir justru tidak datang. Padahal mereka yang memiliki tanggung jawab menjelaskan proses penyatuan ini,” katanya.
Akbar mengaku, keberatan mahasiswa bukan semata-mata menolak bergabungnya STIPER dengan UMB.
Yang menjadi sorotan adalah mekanisme administrasi dalam proses penyatuan yang dinilai belum transparan.
“Bukan soal kami pro atau kontra terhadap penyatuan, kami mempertanyakan caranya. Kami menilai tidak transparan. Ada beberapa dosen yang tidak mengetahui prosesnya, bahkan muncul tanda tangan yang menjadi pertanyaan besar bagi kami,” pungkasnya. (*)
