BERAU TERKINI — Komisi III DPRD Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan guna membedah rencana kerja pembangunan fasilitas jalan beserta serapan anggaran yang dikucurkan pada tahun ini.
Rapat yang berlangsung Senin (8/6/2026) tersebut difokuskan untuk menyinkronkan fungsi pengawasan legislatif terhadap total pagu anggaran Dishub Berau tahun ini yang mencapai Rp51,5 miliar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyatakan, tupoksi kerja Dishub Berau sangat erat kaitannya dengan pelayanan dasar masyarakat.
Mulai pengelolaan dermaga, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga operasional pelabuhan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh rencana pekerjaan fisik yang telah disepakati tahun ini dapat disinergikan dengan baik di lapangan.
DPRD Berau memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring secara ketat.
Pihaknya berharap semua program kerja fisik dapat terlaksana dengan lancar.
Ia juga mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja secara maksimal mengantisipasi kendala teknis.
“Kami selaku dewan akan sangat berterima kasih apabila pekerjaan di lapangan itu sesuai dengan ketentuan. Program-program pekerjaan fisik di 2026 mudah-mudahan bisa dilaksanakan,” ujar Rifai.
Rifai menambahkan, di tengah efisiensi anggaran saat ini, seluruh proyek yang akan dilaksanakan diharapkan tetap berjalan dan mampu mencapai target.
Penekanan prioritas pembangunan tahun ini harus mengacu pada dokumen yang sudah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.
Di samping membahas PJU dan dermaga kampung, Komisi III memberikan catatan kritis dan prioritas terhadap keberadaan Pelabuhan Samudra di Kecamatan Sambaliung.
DPRD Berau menilai pelabuhan tersebut harus menjadi prioritas pembangunan yang mendesak karena selama beberapa waktu terakhir tidak ada kejelasan kelanjutan fisiknya.
Pihaknya juga mengingatkan jangan sampai proyek Pelabuhan Samudra berakhir mangkrak.
Mengingat, total dana daerah yang sudah dikucurkan untuk proyek tersebut sudah sangat banyak, namun progres kelanjutan operasionalnya masih belum menemui titik terang.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Berau siap mendampingi Bupati Berau hingga ke pusat apabila pembiayaan lanjutan pelabuhan tersebut membutuhkan skema sharing anggaran dari APBD Provinsi maupun APBN.
“Kalau memang kita sharing anggaran provinsi pusat ya kita siap, mencari anggaran supaya ini bisa tuntas pelabuhan ini. Karena itu kan cita-cita kita semua, sudah beberapa tahun yang lalu,” pungkas Rifai. (*/Adv)
