BERAU TERKINI — Pesatnya laju pembangunan fisik dan modernisasi di Tanjung Redeb mulai menyisakan persoalan baru dalam tata ruang kota.
Di tengah dominasi pertumbuhan gedung perkantoran serta menjamurnya tempat usaha ruko, pemenuhan kebutuhan akan ruang publik yang ramah anak dinilai masih terabaikan dan belum menempati skala prioritas utama dalam blueprint pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menilai ketersediaan fasilitas bermain umum, khususnya bagi tumbuh kembang anak usia dini, saat ini masih jauh dari kata ideal.
“Saat ini di pusat ibu kota saja masih sangat minim area bermain bagi anak-anak, khususnya ruang terbuka hijau,” ujar Grace.
Menurut Grace, kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada menyusutnya opsi ruang bermain yang representatif.
Namun juga secara tidak langsung memangkas kesempatan emas anak-anak untuk belajar secara alami di luar lingkungan sekolah formal.
Ia menegaskan, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) sejatinya bukan sekadar tempat rekreasi pelepas penat bagi orang dewasa, melainkan instrumen vital yang ikut membentuk motorik dan psikologis anak.
Kendati Tanjung Redeb sebenarnya telah memiliki ruang publik, seperti Taman Cendana dan Taman Sanggam, Grace menilai kondisi kedua fasilitas tersebut saat ini belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi standar taman ramah anak.
Infrastruktur bermain yang tersedia dinilai belum cukup aman, minim aspek edukatif, serta kurang ramah bagi keselamatan anak usia dini.
Dampak sosiologisnya, anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu yang kebetulan tidak mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD) terpaksa bermain di lingkungan pemukiman yang kurang aman dan tanpa pengawasan.
Berangkat dari realitas tersebut, ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menghadirkan taman kota dengan konsep yang lebih terarah dan modern.
Beberapa fasilitas penunjang yang mendesak untuk disediakan antara lain adalah area playground yang dilapisi pengaman khusus, zona belajar terbuka yang interaktif, serta sarana pendukung lain yang mampu menstimulus kreativitas anak secara positif.
Keberadaan ruang inklusif seperti ini diyakini sangat ampuh menjadi laboratorium alternatif bagi pendidikan karakter dasar di luar lingkaran sekolah dan rumah.
“Ini harus mulai dipikirkan sebagai ruang penyegaran sekaligus tempat berkumpul keluarga,” katanya.
Grace menyebut pembangunan proyek taman ramah anak tidak selalu harus membebani kas daerah atau memakan porsi APBD dalam jumlah besar.
Pemkab Berau dapat bergerak lebih lincah dengan menggandeng sektor swasta melalui skema kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk merealisasikan fasilitas tersebut secara cepat.
“Tidak perlu anggaran besar. Bekerja sama dengan pihak ketiga bisa menjadi solusi,” pungkas Grace. (*/Adv)
