BERAU TERKINI — Kinerja sekaligus sistem pengawasan internal sektor perbankan di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari DPRD Berau.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, angkat bicara secara tegas terkait adanya dugaan praktik tidak wajar yang melibatkan oknum pegawai bank.
Kondisi ini dinilai berdampak luas dan merugikan, baik bagi masyarakat selaku nasabah maupun bagi internal karyawan di lembaga keuangan itu sendiri.
Menurut Rudi, institusi perbankan seharusnya memegang peran vital sebagai penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang sangat menggantungkan keberlanjutan modal mereka dari akses kredit.
Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya hambatan serius yang diduga kuat bersumber dari perilaku tidak profesional yang ditunjukkan oleh oknum tertentu di dalam bank.
Ia menilai, masyarakat yang datang dengan harapan besar untuk mendapatkan dukungan pembiayaan usaha justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Padahal, peran perbankan sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah Bumi Batiwakkal.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat rusak hanya karena ulah segelintir orang di dalam sistem,” ujar Rudi.
Dampak dari tindakan tidak bertanggung jawab ini ternyata tidak hanya berhenti pada nasabah.
Rudi memaparkan, riak persoalan ini juga mulai dirasakan para karyawan lain yang sebenarnya tidak terlibat dalam praktik menyimpang tersebut.
Ia mengungkap adanya informasi mengenai kebijakan pemotongan hak-hak normatif pegawai, seperti insentif dan bonus tahunan, yang diduga sengaja dialokasikan untuk menutup kerugian finansial besar akibat ulah nakal oknum tersebut.
Rudi menilai kondisi ini sangat tidak adil dan mencoreng iklim kerja profesional.
Sebab, pegawai yang selama ini berkinerja baik dan jujur justru dipaksa ikut menanggung konsekuensi pahit.
Atas dasar itulah, ia mendesak pihak manajemen bank untuk segera bersikap transparan, profesional, dan bertanggung jawab penuh dalam mengusut serta menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas.
Rudi juga melayangkan kritik tajam terhadap sistem pengawasan internal perbankan yang dinilai tebang pilih.
Ia menyayangkan sikap manajemen bank yang selama ini dikenal sangat ketat, rigid, dan berlapis dalam menyeleksi profil calon nasabah.
Namun, di sisi lain justru terkesan lengah dan kecolongan dalam mengawasi perilaku internal pegawai mereka sendiri.
“Pengawasan tidak boleh hanya ke luar, tapi juga ke dalam. Rekrutmen dan pembinaan pegawai harus benar-benar diperhatikan,” tegas Rudi.
Ia berharap benang kusut persoalan di tubuh lembaga keuangan ini dapat segera ditangani secara serius oleh pihak-pihak berwenang agar tidak menimbulkan efek domino yang lebih luas di sektor finansial daerah.
Bagi Rudi, menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan formal merupakan harga mati yang harus dipertahankan.
Terutama di tengah situasi di mana masyarakat lokal sedang berjuang keras menggerakkan dan mengembangkan roda usaha mereka di Berau. (*/Adv)
