BERAU TERKINI — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau tengah merencanakan pembentukan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).
Langkah strategis ini diambil guna memantau sekaligus memetakan titik-titik lokasi yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap musibah kebakaran di wilayah Bumi Batiwakkal.
Intensitas kebakaran yang cukup sering terjadi dalam satu bulan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terlebih kondisi cuaca saat ini sedang dalam fase terik yang ekstrem.
Disdamkarmat berkomitmen menyusun RISPKP sebagai panduan teknis untuk menentukan wilayah prioritas penanganan.
Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarakan, menjelaskan, penyusunan rencana tersebut akan mencakup pemetaan daerah rawan, penentuan titik sumber air, hingga pengaturan pola kerja sama dengan masyarakat setempat.
Hal ini bertujuan agar penanganan di lapangan menjadi lebih cepat dan terukur.
“Nanti kita petakan itu. Tahun ini Insya Allah kita buat itu,” ujar Rakhmadi kepada Berauterkini, Kamis (14/5/2026).
Dokumen RISPKP nantinya akan memuat analisis risiko kebakaran yang komprehensif, mulai dari sistem pencegahan, sistem penanggulangan, hingga sistem keselamatan publik.
Kehadiran dokumen ini diharapkan menjadi standar operasional yang lebih kuat bagi tim di lapangan dalam menghadapi situasi darurat.
“Bagaimana sistem penjagaan kebakarannya, kemudian bagaimana sistem keselamatan publiknya itu,” lanjutnya.
Rakhmadi menambahkan, dalam proses pembuatan dokumen penting ini, pihaknya memerlukan masukan dan koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia menegaskan, dalam setiap penanganan musibah, sinergi lintas instansi merupakan kunci utama.
Ia memaparkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan dampak bencana secara luas merupakan ranah BPBD, sementara Disdamkarmat fokus pada bagian penyelamatan dan penanggulangan api secara teknis.
Sinergi ini akan memastikan penanganan dampak pasca-kebakaran dapat berjalan lebih sistematis.
“Tapi nanti kalau dampak selanjutnya, ya mungkin kalau dia dampak panjang, mungkin penanganannya nanti bagaimana BPBD menggalang sektor terkait, OPD-OPD terkait dan instansi terkait,” pungkasnya. (*)
