BERAU TERKINI — Alokasi anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2026 kini jadi pusat perhatian.
Di saat pemerintah daerah sedang memperketat kebijakan efisiensi akibat tren pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Dispora Berau justru merencanakan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.154.842.400.
Angka yang menyentuh angka Rp2,1 miliar lebih ini terungkap melalui dokumen rencana pengadaan yang diunggah secara terbuka pada portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
Berdasarkan rangkuman data tersebut, dana jumbo tersebut dialokasikan untuk membiayai mobilitas pegawai dalam berbagai agenda, mulai dari koordinasi, konsultasi, hingga kegiatan monitoring.
Tingginya biaya perjalanan dinas ini menciptakan kontras yang tajam dengan keluhan klasik yang sering disuarakan oleh para pegiat olahraga di Bumi Batiwakkal.
Selama ini, minimnya dukungan anggaran untuk pembinaan cabang olahraga serta terbatasnya dana operasional bagi atlet yang akan bertanding mewakili Berau di level provinsi maupun nasional selalu menjadi persoalan yang belum tuntas.
Sangat disayangkan, ketika atlet sulit mendapatkan bantuan fasilitas, dalam rencana kerja 2026, Dispora Berau justru menganggarkan biaya perjalanan ke luar daerah sebesar Rp1,44 miliar dan perjalanan dalam daerah sebesar Rp712 juta.
Rincian paket perjalanan dinas yang merujuk pada data SiRUP LKPP menunjukkan bahwa anggaran tersebut tersebar di belasan paket kegiatan.
Beberapa di antaranya memiliki nilai pagu yang sangat mencolok, seperti paket belanja perjalanan dinas luar kota berkode 63697874 yang dipatok sebesar Rp473,4 juta dan paket 63697902 senilai Rp325,4 juta.
Selain itu, terdapat pula paket perjalanan dinas luar kota lainnya dengan nilai Rp210 juta dan Rp180 juta, serta alokasi khusus untuk koordinasi teknis sebesar Rp100 juta.
Untuk mobilitas di dalam daerah, anggaran yang disiapkan juga tidak kalah besar.
Paket perjalanan dinas dalam kota berkode 63697903 tercatat sebesar Rp182,2 juta, disusul paket berkode 63697892 senilai Rp140 juta, serta alokasi untuk monitoring dan evaluasi organisasi olahraga sebesar Rp105 juta.
Bahkan, kegiatan monitoring sarana dan prasarana olahraga di dalam kota saja memakan anggaran hingga Rp90 juta, ditambah biaya koordinasi laporan keuangan ke luar daerah sebesar Rp67 juta.
Kini, efektivitas dan urgensi dari banyaknya perjalanan dinas tersebut dipertanyakan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang sulit.
Dengan adanya pemangkasan transfer daerah, setiap rupiah dalam APBD seharusnya diprioritaskan pada sektor produktif yang menyentuh langsung kepentingan atlet, seperti penyediaan sarana olahraga yang layak dan peningkatan insentif prestasi.
Sebagai informasi, mekanisme pengadaan untuk seluruh paket perjalanan dinas ini masuk dalam kategori “Pengadaan Dikecualikan” dengan sumber dana sepenuhnya berasal dari APBD 2026 Kabupaten Berau. (*)
