BERAU TERKINI – Struktur APBD Kabupaten Berau tahun 2026 mendapat sorotan DPRD.
Tingginya belanja pegawai dinilai membuat ruang fiskal daerah semakin sempit untuk membiayai pembangunan dan program masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyebut, APBD Berau 2026 berada di kisaran Rp2,7 triliun.
Namun setelah dikurangi anggaran yang bersifat earmark, ruang fiskal efektif hanya tersisa sekitar Rp2 triliun.
Dari jumlah itu, belanja pegawai mencapai Rp1,3 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp700 miliar yang dapat digunakan untuk pembangunan dan program publik lainnya.
“Ini yang menjadi pertanyaan, apakah komposisi seperti ini sudah adil?” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Rifai menilai kondisi tersebut perlu dikaji serius karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total anggaran.
Jika mengacu pada ruang fiskal efektif Rp2 triliun, idealnya belanja pegawai berada di kisaran Rp600 miliar.
“Ini jelas menjadi persoalan serius karena ruang fiskal kita jadi sangat terbatas untuk pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum sinkronnya pandangan antara DPRD, TAPD, dan pemerintah kecamatan dalam menentukan prioritas program.
Menurutnya, banyak usulan dari kecamatan yang dianggap prioritas, namun tidak masuk dalam pembahasan anggaran.
“Karena itu, kami meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan program prioritas, dan mengendalikan belanja pegawai agar ruang fiskal pembangunan tidak semakin menyempit,” tandasnya. (*/Adv)
