BERAU TERKINI — DPRD Berau berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) segera mengatasi permasalahan TPA Bujangga.
Hal ini mendesak dilakukan seiring rencana pengoperasian rumah sakit baru dalam waktu dekat.
Keberadaan TPA yang masih aktif tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan serta aktivitas pelayanan medis nantinya.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan, permasalahan ini idealnya selesai pada Juni mendatang.
Ia menekankan pentingnya penghentian sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di lokasi tersebut.
Pihak legislatif mendorong DLHK untuk segera melakukan langkah antisipasi yang efektif di lapangan.
“Insya Allah sebenarnya bulan 6 ini harus sudah enggak ada yang dumping terbuka lagi,” ujar Sumadi.
Terkait penerapan sistem sanitary landfill, Sumadi mengungkapkan, fasilitas tersebut memang belum dipersiapkan secara maksimal.
Ia berharap sistem pengelolaan sampah yang lebih modern ini dapat segera dianggarkan pada APBD mendatang.
Fokus utama saat ini adalah memastikan alokasi dana untuk kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak.
DPRD Berau juga akan terus memantau kesiapan anggaran guna mendukung kebersihan lingkungan di sekitar fasilitas publik.
Ketersediaan sistem pengolahan sampah yang layak dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang matang menjadi kunci penyelesaian masalah menahun ini.
“Mudah-mudahan di APBD nanti bisa disiapkan. Kita lebih fokus yang kita perlukan anggaran ke depan,” jelasnya.
Sumadi menambahkan, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Kebijakan ini menuntut penggunaan dana daerah dilakukan secara sangat selektif sesuai skala prioritas.
Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penataan TPA Bujangga termasuk dalam agenda prioritas demi mendukung berfungsinya rumah sakit baru secara optimal.
Kerja sama lintas sektoral sangat dibutuhkan agar masalah sampah tidak menghambat akses kesehatan warga.
Sumadi optimistis DLHK mampu menjalankan tugas ini dengan baik meski dalam keterbatasan anggaran.
“Karena anggaran kita efisiensi, maka kita gunakan anggaran sesuai dengan keperluannya, kebutuhan masyarakat,” pungkas Sumadi. (*/Adv)
