BERAU TERKINI – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendorong pelaksanaan pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak tahun 2027 tetap berjalan berkualitas meski berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau agar keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk memangkas tahapan penting dalam proses demokrasi tingkat kampung tersebut.
Menurut Subroto, Pilkakam merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik di kampung masing-masing.
“Pilkakam ini tempatnya masyarakat di tingkat bawah untuk berdemokrasi mencari pemimpin terbaik, jangan jadikan ini hanya sebatas agenda pemilihan biasa,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Berdasarkan data, sebanyak 20 kampung di 12 kecamatan di Kabupaten Berau dijadwalkan menggelar Pilkakam Serentak 2027.
Wilayah tersebut tersebar mulai dari kawasan hulu, seperti Kecamatan Kelay dan Segah hingga daerah pesisir dan kepulauan seperti Pulau Derawan, Tabalar, dan Bidukbiduk.
Beberapa kampung yang akan mengikuti Pilkakam di antaranya Long Sului, Punan Segah, Punan Malinau, Pandan Sari, Bukit Makmur, Siduung Indah, Pegat Batumbuk, Tanjung Batu, Balikukup, hingga Teluk Sumbang.
Subroto mengakui, luasnya wilayah dan jauhnya jarak tempuh menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait biaya logistik penyelenggaraan.
Meski demikian, DPRD Berau memastikan tetap mendukung penganggaran Pilkakam Serentak selama dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Namun, kami dari legislatif sejatinya tetap mendukung penganggarannya selama itu dilakukan tetap dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Selain persoalan anggaran, Subroto juga meminta penyelenggara segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna meminimalkan potensi kecurangan dan mencegah konflik horizontal pasca pemilihan.
Ia berharap masyarakat tetap menjaga persatuan meski memiliki pilihan berbeda dalam Pilkakam.
“Dengan kesiapan yang matang, kami berharap seluruh tahapan juga dapat berjalan sesuai aturan. Kami tidak ingin muncul konflik yang memicu lunturnya tali silaturahmi antar sesama masyarakat kampung,” pungkasnya. (*/Adv)
