TANJUNG REDEB – Puluhan eks karyawan PT Kertas Nusantara menggelar unjuk rasa, menuntut uang pesangon mereka dibayarkan oleh manajemen perusahaan, Kamis (20/2/2025).
Pasalnya, lebih dari 10 tahun mereka berharap pada perusahaan milik Presiden RI Prabowo Subianto, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan.
Aksi tersebut digelar di tiga tempat. Pertama, di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau pada pukul 09.00 WITA, kemudian peserta unjuk rasa bergeser ke Kantor Bupati Berau, dan berakhir di Kantor DPRD Berau sekitar pukul 13.00 WITA. Kehadiran mereka di DPRD disambut oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Sabrin, dalam orasinya mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan pihaknya bertujuan meminta kejelasan terkait uang pensiun yang menjadi hak mereka saat bekerja di PT Kiani.
Bahkan, PT Kertas Nusantara juga, menurutnya, seolah abai dengan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu uang pesangon tersebut diberikan.
“Kami minta uang pesangon dan uang outstanding dibayarkan oleh PT Kiani. Karena sudah 10 tahun kami bersabar, tidak ada kejelasan,” paparnya.
Sabrin menjelaskan, ada sekitar 400 mantan karyawan PT Kertas Nusantara yang masih berharap uang pesangon dan outstanding dibayarkan oleh manajemen perusahaan.
“Semua sudah ‘berumur’, bahkan sudah ada mantan karyawan yang meninggal dunia. Kami ingin hak kami semua dibayarkan. Mau sampai kapan kami menunggu?” katanya.
Menurutnya, dalam menagih uang pesangon ke manajemen perusahaan, pihaknya selalu melakukannya secara persuasif dan melibatkan pihak pemerintah daerah.
Namun, manajemen perusahaan, katanya, seolah lepas tanggung jawab dan enggan memperjelas pembayaran pesangon dan outstanding.
Sementara itu, pihaknya sudah mencoba bersabar selama kurun waktu 10 tahun agar manajemen perusahaan dapat sedikit demi sedikit membayar uang pesangon dan outstanding bagi mantan karyawan yang berhak menerima.
“Aksi demo ini kami lakukan karena tidak ada reaksi dari manajemen. Dan kami yang unjuk rasa ini bukan serikat, tetapi mantan karyawan yang sudah uzur. Kami hanya ingin dibayarkan uang pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu juga telah dilakukan mediasi antara mantan karyawan PT Kertas Nusantara dengan perwakilan manajemen perusahaan oleh Disnakertrans Berau. Namun, Sabrin menyampaikan, tidak ada kejelasan dari hasil mediasi tersebut.
“Tidak ada sama sekali. Yang berhak menentukan keputusan itu hanya direksi PT Kertas Nusantara. Sementara yang datang saat itu hanya perwakilan yang tidak bisa mengambil kebijakan,” ujarnya.
Dalam orasinya, Sabrin juga meminta kepada anggota DPRD Berau agar manajemen direksi perusahaan turun langsung menemui mantan karyawan PT Kertas Nusantara, sehingga persoalan pembayaran pesangon tidak berlarut-larut.
“Kasihan kami yang sudah tua, hanya itu yang kami harapkan. Uang itu juga dapat membantu kami menyekolahkan anak-anak kami dan untuk keperluan bulan Ramadan,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, yang menyambut puluhan mantan karyawan yang berdemo di Gedung DPRD, menyampaikan bahwa apa yang menjadi keinginan eks karyawan akan menjadi perhatian dan catatan.
Bahkan, Agus menyebut tidak menutup kemungkinan akan mengagendakan pertemuan, baik bersifat mediasi atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Pemkab Berau dan direksi PT Kertas Nusantara.
“Semua yang menjadi keinginan peserta orasi akan dicatat. Dan ini nanti akan dibawa ke rapat komisi,” jelasnya.
Dirinya memastikan bahwa demi menjaga amanah masyarakat Berau, sebagai wakil masyarakat, ia akan mengawal persoalan tersebut hingga mantan karyawan PT Kertas Nusantara mendapat keadilan.
“Kami akan mengawal apa yang diperjuangkan eks karyawan PT Kiani,” paparnya.
Terlepas dari itu, Agus meminta maaf kepada para peserta demonstrasi lantaran banyak anggota DPRD Berau yang tidak berada di tempat.
Ia mengatakan bahwa banyaknya anggota yang tidak berkantor bukan karena menganggap masalah peserta aksi tidak prioritas, tetapi karena bersamaan dengan jadwal dinas luar dan Musrenbang Kecamatan.
“Banyak teman-teman dewan sedang dinas luar. Bukan berarti kami tidak menganggap hal ini serius. Saya pastikan, ini akan saya laporkan ke unsur pimpinan dan akan dibahas,” pungkasnya. (/)
