BERAU TERKINI — Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (IKA KPMKB) menyoroti kondisi RSUD dr Abdul Rivai yang dinilai semakin kompleks.
Ketua IKA KPMKB, Ikbal, menyatakan, rumah sakit milik daerah tersebut saat ini terjebak dalam ketidakseimbangan manajemen.
Ikbal mendesak Bupati Berau segera melakukan intervensi kebijakan untuk mereformasi keseluruhan sistem di rumah sakit tersebut.
Secara teoritis, rumah sakit merupakan organisasi pelayanan publik dengan dua dimensi utama, yaitu dimensi sosial dan ekonomi.
Menurutnya, tingginya utang RSUD saat ini menunjukkan kegagalan dalam perencanaan anggaran dan pengendalian biaya.
Kondisi finansial yang tidak terkendali ini dianggap sebagai dampak dari keputusan investasi yang tidak berbasis pada kebutuhan layanan nyata.
Kritik pedas diarahkan pada prioritas pembangunan infrastruktur gedung yang dinilai terlalu berorientasi pada simbol fisik.
Ikbal menilai investasi pada sumber daya manusia bisang kesehatan jauh lebih krusial daripada sekadar ekspansi bangunan.
Tanpa tenaga kesehatan yang kompeten, gedung megah hanya akan menjadi simbol tanpa substansi pelayanan.
“Investasi dalam fasilitas pelayanan langsung memiliki dampak jauh lebih signifikan. Tanpa SDM kompeten, gedung megah hanya menjadi simbol tanpa substansi pelayanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, fenomena ini mencerminkan adanya bias dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat manajemen.
Pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan kesiapan operasional hanya akan menambah beban finansial organisasi tanpa memberikan nilai tambah pada keselamatan pasien.
Akar masalah di RSUD Abdul Rivai dinilai terletak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Prinsip tata kelola rumah sakit yang baik seperti efisiensi dan orientasi pada pasien tampak mulai diabaikan.
Kondisi ini diperparah dengan pengambilan keputusan yang tidak berbasis data serta mekanisme pengawasan yang tidak optimal.
Ikbal menekankan, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan mengganti individu di jajaran manajemen.
Diperlukan langkah berani berupa reformasi menyeluruh pada sistem manajemen dan transparansi keuangan.
Akuntabilitas organisasi harus dipulihkan agar kinerja layanan tidak terus mengalami penurunan yang merugikan masyarakat luas.
Sebagai pemilik instansi, Pemerintah Kabupaten Berau dianggap memegang tanggung jawab kolektif atas keterpurukan rumah sakit tersebut.
Bupati Berau diminta segera melakukan intervensi kebijakan secara langsung untuk memutus rantai permasalahan yang ada.
Reformasi manajemen dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan institusi kesehatan kebanggaan daerah ini.
“Permasalahannya sudah kompleks. Bupati Berau perlu melakukan intervensi kebijakan untuk mereformasi keseluruhan manajemen,” pungkas Ikbal. (*)
