BERAU TERKINI — Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mempertimbangkan dan menjalankan seluruh kritik serta rekomendasi dari DPRD Berau dalam roda pemerintahan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Senin (4/5/2026).
Menurut Gamalis, rekomendasi ini merupakan bagian penting dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya membangun daerah yang lebih baik.
“Terima kasih atas rekomendasinya, ini masukan yang korektif untuk pemerintah,” ujar Gamalis.
Rekomendasi yang disampaikan dewan akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk membenahi pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal ini mengingat setiap poin masukan bersumber dari hasil kajian mendalam dan aspirasi publik yang disampaikan melalui legislatif.
Gamalis berharap masukan tersebut dapat diimplementasikan selaras dengan situasi kebijakan pemerintah saat ini.
Ia juga mengakui, perjalanan pemerintahan pada tahun 2025 berlangsung sangat dinamis dengan berbagai penyesuaian aturan anggaran yang memengaruhi kebijakan pembangunan.
“Semoga ini dapat kita jalankan dengan situasi kebijakan pemerintah saat ini,” jelasnya.
Di tengah dinamika tersebut, Gamalis mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan anggaran tahun 2025.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar seluruh kebijakan tetap berjalan di koridor yang pro-rakyat.
Harapan serupa mengenai sinergi yang terus terjaga juga menjadi poin utama dalam komitmen eksekutif untuk meningkatkan pelayanan pada tahun ini.
“Alhamdulillah, tahun lalu kita mendapatkan gelar WTP dari BPK RI dari pengelolaan anggaran 2025,” ungkap Gamalis.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan, penyampaian rekomendasi ini adalah wujud nyata tugas dewan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Setiap poin yang disampaikan didasari niat tulus untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Penekanan khusus diberikan pada kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, di mana pemerintah harus menjamin akses sekolah dan layanan medis prima bagi seluruh warga.
“Ini bentuk check and balances dari legislatif ke eksekutif,” tegas Dedy.
Selain pelayanan dasar, DPRD juga menyoroti jaminan pembangunan infrastruktur yang harus direncanakan lebih matang di tengah tantangan efisiensi anggaran saat ini.
Dedy juga memberikan peringatan kepada para pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerjemah program prioritas agar bekerja lebih serius dan memahami arahan kepala daerah.
Keberhasilan program jangka pendek, menengah, maupun panjang sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
“Semoga OPD bisa menjadikan ini sebagai peringatan agar bekerja lebih serius,” pungkas Dedy. (*/Adv)
