BERAU TERKINI – Wabup Berau Gamalis mengusulkan adanya fleksibilitas bagi daerah dalam pelaksanaan MBG.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dinilai masih belum optimal.
Salah satu penyebabnya belum adanya pedoman teknis yang jelas dari pemerintah pusat mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam program ini.
Hal ini disampaikan oleh Wabup Berau, Gamalis, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar untuk membahas strategi pengelolaan MBG berbasis kewilayahan, Rabu (8/10/2025).
“Sampai sekarang belum ada acuan pelaksanaan yang rinci untuk daerah. Ini menyebabkan banyak kendala teknis di lapangan karena setiap daerah punya tantangan yang berbeda-beda,” ujar Gamalis.
Program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar, dinilai tidak bisa diterapkan dengan pendekatan yang seragam.
Wabup Berau Gamalis menilai, perlu ada fleksibilitas kebijakan yang memungkinkan daerah berinovasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Karakteristik geografis, sosial, dan infrastruktur tiap daerah sangat berbeda, sehingga kebijakan yang top-down kerap tidak berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
Salah satu rekomendasi utama dari FGD ini adalah dorongan agar pemerintah pusat segera menyusun pedoman teknis pelaksanaan MBG yang bisa diadaptasi oleh daerah.
“Kita butuh koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang memungkinkan daerah bergerak cepat dan tepat. Jangan sampai program nasional bagus di konsep, tapi lemah di implementasi,” ujar Gamalis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menegaskan bahwa program gizi tidak bisa dipisahkan dari sektor pangan.
Menurutnya, penguatan program MBG harus dibarengi dengan pemanfaatan potensi pangan lokal agar lebih berkelanjutan.
“Kalau kita bisa pangan lokal, seperti umbi, ikan tawar, dan sayuran dari petani lokal, maka kita tidak hanya menyelesaikan masalah gizi, tapi juga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah,” jelasnya.(*)
