BERAU TERKINI – Keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau kembali mencuat.
Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM karena sebagian stok diborong oleh pengetap yang memanfaatkan celah dalam distribusi bahan bakar.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi terkait guna memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan.
Menurutnya, praktik pengetapan yang merugikan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait antrean BBM. Tentu ini menjadi perhatian kami karena masyarakat harus mendapatkan haknya untuk memperoleh BBM dengan mudah,” ujarnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut 3 Fuel, Bagus Hermawan, mengatakan Pertamina mendukung setiap upaya peningkatan pengawasan yang bertujuan menjaga penyaluran BBM agar diterima oleh konsumen yang berhak.
“Pertamina mendukung setiap upaya peningkatan pengawasan yang bertujuan menjaga penyaluran BBM agar diterima oleh konsumen yang berhak,” jelasnya.
Namun, penanganan penyalahgunaan BBM memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sehingga, langkah yang diambil dapat berjalan efektif dan sesuai regulasi.
Menurut Bagus, perhatian yang disampaikan DPRD Berau maupun pemerintah daerah terkait antrean BBM dan dugaan praktik pengetapan menjadi masukan penting bagi Pertamina dalam melakukan evaluasi distribusi energi di daerah.
Ia menegaskan, isu penyalahgunaan BBM juga menjadi perhatian serius Pertamina Sales Area Kaltimut.
Karena itu, pengawasan distribusi terus dilakukan agar penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Pertamina Patra Niaga menghargai perhatian dan masukan dari DPRD Berau terkait kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU, serta dugaan praktik penyalahgunaan atau pengetapan BBM yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
“Isu ini juga menjadi perhatian serius Pertamina Sales Area Kaltimut dalam memastikan distribusi energi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
Bagus berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan seiring dengan pengawasan dari aparat penegak hukum dan pengelola SPBU.
Dengan sinergi seluruh pihak, distribusi BBM diharapkan dapat lebih tertib.
Sehingga, masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh BBM akibat praktik-praktik yang merugikan konsumen. (*)
