BERAU TERKINI – Pengajuan usulan hak angket di enam fraksi DPRD Kaltim menjadi sorotan Kemendari RI Tito Karnavian.
Pengusulan hak angket yang dibahas oleh DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, disebut membuat situasi politik di Kaltim memanas.
Sebab, hak angket tersebut berkaitan dengan kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang selaras dengan semangat efisiensi pemerintah pusat.
Mulai dari biaya renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar, mobil dinas mewah Rp8,5 miliar, kursi pijat gubernur, sampai biaya laundry Rp450 juta.
Dalam wawancara bersama awak media, kala Tito bertandang ke Balikpapan dalam acara peluncuran program BSPS, menyatakan bila polemik pemerintah di Kaltim menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Kami terus memonitor situasi terkait hak angket ini,” kata Tito dalam laporan Kompas.
Dengan bergulirnya hak angket, dia mengharapkan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan baik.
Dengan mengedepankan prinsip menjaga stabilitas daerah dan pencarian solusi terbaik yang harus diambil pemerintah.
“Harapan kami, komunikasi eksekutif dan legislatif tetap terjaga agar setiap persoalan bisa dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Saat ini, Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah kembali melakukan peninjauan atau review terhadap kebijakan keuangan pemerintah.
Namun sifatnya hanya pendampingan dengan memastikan setiap pos anggaran telah sesuai dengan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.
“”Soal anggaran kami juga lakukan review sebelum menjadi APBD oleh Dirjen Keuangan Daerah,” terangnya.
