BERAU TERKINI – Duit APBD Kaltim yang dikumpulkan melalui pajak daerah, rupanya digunakan juga untuk membiayai pakaian Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Dalam belanja itu, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp450 juta setiap tahunnya.
Bukan hanya pakaian, namun anggaran itu juga digunakan untuk mencuci kebutuhan tempat tidur, sampai gorden yang terpasang di rumah jabatan gubernur.
Hal ini dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany atau yang akrab disapa Achi.
Achi menjelaskan, persoalan itu muncul dari penyebutan dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Dalam dokumen itu, kata dia, tertulis nomenklatur “belanja jasa cuci atau laundry kepala daerah”.
Menurutnya, penyebutan itu semata mengikuti sistem yang ada di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), bukan menggambarkan penggunaan riil anggaran.
“Di RUP memang tertulis begitu. Tapi anggarannya bukan hanya untuk pakaian kepala daerah. Itu untuk kebutuhan kerumahtanggaan di rumah jabatan,” jelasnya.
Ia menekankan, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari mencuci karpet, gorden, bed cover, hingga taplak meja yang digunakan dalam kegiatan resmi.
Lebih jauh, Achi mengungkapkan bahwa anggaran itu digunakan untuk menunjang operasional enam gedung rumah jabatan milik Pemprov Kaltim.
Gedung-gedung tersebut saat ini menjadi pusat berbagai kegiatan, terutama sejak adanya kebijakan efisiensi penggunaan hotel.
“Sekarang banyak kegiatan dipusatkan di rumah jabatan. Mulai dari acara seremonial, kedinasan, sosial, keagamaan, sampai kegiatan organisasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, tingginya intensitas penggunaan gedung membuat kebutuhan perawatan, termasuk laundry, ikut meningkat.
Apalagi, kata Achi, pemerintah tidak memungut biaya dari masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Banyak tamu, banyak kegiatan, dan kita tidak memungut biaya operasional. Jadi kebutuhan laundry itu memang besar,” katanya.
Meski membenarkan nilai Rp450 juta per tahun, Achi membuka kemungkinan adanya evaluasi.
Ia menyebut, angka tersebut masih bisa berubah seiring kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan.
“Betul itu setahun. Tapi nanti akan kita lihat lagi, apakah besarannya tetap atau dikaji ulang,” katanya.
Terkait mekanisme penggunaan anggaran, Achi menegaskan tidak ada proses tender khusus. Pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Tidak lelang. Itu berdasarkan kebutuhan. Kalau ada kegiatan, baru dilakukan laundry,” pungkasnya.
