BERAU TERKINI – Beban utang yang menumpuk hingga mencapai Rp36,8 miliar di RSUD dr Abdul Rivai mendapat kritik keras dari DPRD Berau.
Besarnya angka tersebut dinilai tidak wajar dan menjadi indikasi serius adanya persoalan dalam pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah itu.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
Pihaknya berencana kembali memanggil manajemen RSUD dr Abdul Rivai, Dewan Pengawas (Dewas), hingga Dinas Kesehatan Berau untuk meminta penjelasan rinci terkait membengkaknya utang tersebut.
“Insya Allah minggu depan kami panggil lagi. Kami ingin mengonfirmasi dan mengkaji kenapa bisa ada utang sebesar ini,” ujar Waris, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, persoalan utang yang menumpuk ini tidak bisa dianggap sepele.
Sebab, rumah sakit merupakan fasilitas vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, bahkan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia.
“Ini tidak boleh main-main. Kalau rumah sakit kolaps, siapa yang bertanggung jawab? Kalau layanan lumpuh, bagaimana nasib masyarakat?” tegas Waris.
Waris juga menyoroti kondisi internal rumah sakit yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Meski berstatus sebagai rumah sakit rujukan, ketersediaan obat disebut sempat sangat terbatas, bahkan nyaris kosong.
Tak hanya itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada operasional tenaga medis dan kelengkapan peralatan.
“Sekarang ini manajemen terlihat cukup kacau. Obat terbatas, peralatan medis kurang, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja maksimal karena anggaran minim. Dana BLUD habis, sementara mengandalkan APBD juga terbatas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD akan mendalami akar persoalan tersebut, mulai dari kemungkinan kesalahan kebijakan, penerapan SOP yang tidak tepat, hingga dugaan buruknya tata kelola manajemen.
“Kami ingin tahu, ini kesalahan kebijakan, SOP yang salah, atau memang manajemen yang amburadul. Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, pihak RSUD dr Abdul Rivai bersama Dinas Kesehatan Berau telah menggelar rapat kerja untuk membahas persoalan kekurangan obat dan pelayanan kesehatan.
“Perlu ada pendalaman lanjutan untuk memastikan solusi konkret, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah tekanan utang yang besar,” pungkasnya. (*)
