BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau mendorong pemerintah kampung untuk mulai mengoptimalkan aset yang dimiliki sebagai sumber pendapatan melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi kampung di tengah tren penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK).
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan, pengembangan BUMK tidak harus selalu dimulai dengan membuka unit usaha baru.
Pemerintah kampung justru dapat memanfaatkan aset yang sudah dimiliki agar mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Kampung itu sebenarnya punya banyak aset, seperti lahan maupun fasilitas lainnya. Kalau aset itu hanya dibiarkan, tentu tidak memberikan manfaat ekonomi,” kata Said usai membuka kegiatan Penguatan BUMK dan Sumber Daya Manusia Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).
“Tapi kalau bisa dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak lain melalui mekanisme yang benar, aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan kampung,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, aset kampung yang belum termanfaatkan dapat disewakan atau dikerjasamakan dengan investor setelah melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan begitu, kampung memperoleh pemasukan, sementara aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
“Misalnya ada investor yang membutuhkan lahan. Kampung bisa mengajukan penilaian aset melalui mekanisme yang ada, kemudian lahan tersebut disewakan dalam jangka waktu tertentu. Kampung mendapat pendapatan, sementara investasi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Said menilai masih banyak BUMK yang belum berkembang karena hanya berfokus pada satu jenis usaha yang akhirnya tidak berjalan sesuai harapan.
Kondisi tersebut membuat modal yang telah digelontorkan tidak memberikan hasil yang optimal.
Karena itu, melalui kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Berau, pemerintah daerah ingin menghadirkan pendampingan agar setiap kampung mampu mengidentifikasi potensi unggulannya sebelum menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.
“Setiap kampung memiliki karakteristik yang berbeda. Apa yang berhasil di satu kampung, belum tentu berhasil di kampung lain. Pendampingan dari akademisi diharapkan bisa membantu kampung memilih model usaha yang benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki,” katanya.
Ia berharap pengelolaan aset kampung dapat menjadi salah satu strategi memperkuat Pendapatan Asli Kampung (PAK), sehingga tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah.
“Dengan aset yang produktif dan BUMK yang dikelola secara profesional, kampung akan memiliki sumber pendapatan baru. Ini yang ingin kita bangun agar ekonomi kampung semakin mandiri dan pembangunan tetap berjalan meski kemampuan anggaran terus mengalami penyesuaian,” tutupnya. (*)
