BERAU TERKINI – Sorotan terhadap RSUD dr Abdul Rivai terkait utang puluhan miliar serta pelayanan yang selalu dikeluhkan masyarakat mendapatkan perhatian Ketua HMI Cabang Berau, Ayatullah Khomeiny.

Dia menilai pemberitaan yang beredar terkait kondisi RSUD Abdul Rivai saat ini cenderung menyederhanakan persoalan yang sebenarnya kompleks.

Fokus kritik yang hanya diarahkan pada isu kepemimpinan rumah sakit, dinilai tidak proporsional dan berpotensi memudarkan akar persoalan utama.

Menurutnya, persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Berau secara optimal.

Ketua HMI Cabang Berau, Ayatullah Khomeini (Ist)
Ketua HMI Cabang Berau, Ayatullah Khomeini (Ist)

“Kalau kita hanya fokus pada personal kepemimpinan, itu tidak menyelesaikan masalah. Justru bisa menimbulkan instabilitas baru dalam pelayanan kesehatan. Akar persoalannya ada pada fasilitas yang harus benar-benar mampu melayani masyarakat secara menyeluruh,” kata Ayatullah kepada Berauterkini, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, tidak boleh ada masyarakat Berau yang tidak tertangani hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun menjadi hal yang mendesak untuk segera direalisasikan.

“Gedung yang sudah dibangun oleh RSUD harus segera digunakan secara maksimal, tanpa kekurangan fasilitas sedikit pun. Kita tahu sejak dulu RSUD ini terkendala anggaran pembangunan, jadi ketika sudah ada, harus benar-benar dimanfaatkan,” tegasnya.

Terkait isu utang sebesar Rp36,8 miliar serta pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, Ayatullah mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh.

Ia memilih menunggu penjelasan resmi dari pihak manajemen rumah sakit.

“Saya tidak memahami secara detail karena itu ranah internal. Kita tunggu saja penjelasan resmi dari manajemen,” katanya.

Lebih lanjut, ia memandang persoalan kesehatan di Kabupaten Berau sebenarnya dapat dirumuskan dalam dua hal utama, yakni ketersediaan fasilitas yang memadai serta kecukupan tenaga kesehatan.

“Intinya hanya dua. Pertama, fasilitas RSUD dan puskesmas harus memadai. Kedua, tenaga kesehatan harus ditambah dan siap melayani 24 jam, dengan kesejahteraan yang layak,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar seluruh puskesmas di Berau dapat beroperasi selama 24 jam.

Sehingga masyarakat, khususnya di wilayah kampung, dapat memperoleh penanganan pertama dengan cepat dan tepat.

“Kalau puskesmas bisa buka 24 jam dengan fasilitas yang baik, masyarakat di kampung tidak perlu langsung ke RSUD. Itu bisa mengurai beban rumah sakit. Tinggal sekarang, apakah dinas terkait mau serius menjalankan itu atau tidak,” pungkasnya. (*)