BERAU TERKINI – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti praktik pengetapan yang dinilai menjadi salah satu penyebab distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bumi Batiwakkal belum berjalan optimal.
Menurutnya, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan jumlah kuota yang diberikan pemerintah pusat.
Penambahan kuota pun dinilai tidak akan menyelesaikan masalah apabila masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan distribusi BBM untuk kepentingan tertentu.
“Berapapun kuota itu akan kurang, karena ada yang namanya pengetap,” kata Sri Juniarsih.
Ia menegaskan, yang paling penting bukan hanya memperjuangkan tambahan kuota BBM, tetapi memastikan distribusinya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana membagi secara rata BBM itu kepada seluruh masyarakat. Kuota BBM tetap kami usulkan, tetapi bagaimana kita bisa membagi BBM ini secara rata kepada masyarakat,” ujarnya.
Sri Juniarsih menyebut praktik pengetapan BBM harus ditekan agar tidak lagi terjadi permainan di lapangan yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, distribusi yang tidak tepat sasaran akan membuat ketersediaan BBM selalu terasa kurang, meskipun pemerintah berhasil mendapatkan tambahan alokasi.
Ia juga menyinggung dugaan adanya kerja sama antara pengetap dan oknum operator dalam praktik tersebut.
“Selama dia bermain dengan pengetap, susah. Selama si operator bermain dengan pengetap, susah. Karena si operator dapat tip dari si pengetap,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab Berau tidak hanya fokus mengusulkan penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat.
Pihaknya juga mendorong pengawasan distribusi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Sri Juniarsih berharap seluruh pihak, termasuk pengelola SPBU dan masyarakat, dapat bersama-sama menjaga kondusifitas distribusi BBM.
Sehingga kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
“Intinya, pengetap tidak bermain dengan operator. Itu yang kita inginkan,” pungkasnya. (*)
