BERAU TERKINI — Operasional RSUD Tanjung Redeb yang semula direncanakan pada penghujung tahun ini berpotensi kembali tertunda akibat keterbatasan kondisi fiskal daerah.
Di tengah kendala tersebut, opsi pengalihan pengelolaan RSUD Tanjung Redeb ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur muncul sebagai salah satu solusi.
Meski demikian, opsi pengalihan RSUD Tanjung Redeb tersebut tidak serta-merta disetujui Pemerintah Kabupaten Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan penyerahan pengelolaan RSUD Tanjung Redeb ke provinsi baru akan diambil jika daerah sudah benar-benar tidak sanggup.
Saat ini, Pemkab Berau masih memprioritaskan pengelolaan mandiri demi mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau bagi saya, kita usahakan sendiri dulu paling tidak sebagai PAD kita hasilnya di rumah sakit itu nanti. Kita usahakan sendiri dulu,” ungkap Gamalis kepada Berau Terkini.
Gamalis menjelaskan, kebutuhan fasilitas kesehatan yang kompeten sangat mendesak untuk menampung pasien.
Jika nantinya opsi pengelolaan oleh provinsi terpaksa diambil, Pemkab Berau akan memperjuangkan skema bagi hasil agar daerah tetap memperoleh pendapatan dari operasional rumah sakit tersebut.
“Paling tidak, saya kira berbagi kalau memang itu dilepas untuk provinsi, jangan full,” tegasnya.
Guna mendalami skema pengelolaan terbaik, Pemkab Berau berencana melakukan studi banding ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan dan RSUD dr Jusuf SK di Tarakan, Kalimantan Utara.
Kunjungan ini bertujuan mempelajari mekanisme manajemen, analisis untung-rugi, hingga bentuk kerja sama pembiayaan yang diterapkan.
“Tinggal sebetulnya kita coba kunjungan ke Kanujoso dan Tarakan, coba diskusi dengan manajemen sana seperti apa. Dalam bentuk apa skemanya dipakai, apakah skemanya bill bersih semua atau bagi dua, atau bantuan dalam bentuk hibah dan lain sebagainya,” pungkasnya. (*)
