TANJUNG REDEB – Masa depan tenaga non-ASN atau honorer yang tidak lolos P3K dan CPNS, yang sempat dirumahkan, akhirnya kembali bekerja seperti biasa.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Berau dengan Pemkab Berau serta puluhan tenaga honorer, pada Rabu (8/1/2025) di gedung DPRD Berau, tenaga non-ASN tersebut kini sudah bisa kembali bekerja.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, mengatakan bahwa para peserta yang tidak lolos P3K masih bisa kembali bekerja, hanya statusnya saja yang berubah.
“Yang tidak lulus tetap bisa bekerja seperti biasa. Tapi istilahnya berganti bukan lagi PTT, tapi P3 Paruh Waktu,” katanya.
Untuk tenaga non-ASN yang masa baktinya dua tahun ke bawah, Pemkab Berau merencanakan mereka akan dijadikan pekerja outsourcing atau tenaga kontrak individu (TKI). “Artinya semua pegawai yang rencana dirumahkan kemarin, kini sudah bisa masuk kerja. Baik itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya,” paparnya.
Meski sudah mendapat titik terang, Komisi III, kata Haji Lili (sapaan akrabnya), akan mendatangi Kemenpan RB untuk meminta solusi jangka panjang bagi seluruh tenaga non-ASN yang tidak lolos P3K. Pihaknya juga akan meminta data pasti seluruh pegawai tersebut ke instansi terkait, agar tidak ada satupun yang tertinggal. “Itu akan kami lakukan dalam waktu dekat. Dan ada lagi 176 calon CPNS yang tidak lulus, itu juga akan diusulkan untuk tetap bekerja,” jelasnya.
Dia mengatakan, meskipun status mereka sudah berubah, namun skema pekerjaan diusulkan tidak jauh berbeda dengan aktivitas sebelumnya. “Namun P3 Paruh, memang belum ada petunjuk teknis (Juknis), kemungkinan akan berbeda. Informasinya dalam sehari hanya 4 jam kerja, tapi kami minta dipekerjakan seperti biasa,” paparnya.
Persoalan ini, kata dia, murni aturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah pusat. Dari aturan yang diterbitkan Kemenpan RB, peserta yang tidak lulus P3K akan dievaluasi. Sementara dari sisi anggaran, APBD Berau dikatakannya sangat siap dalam mengakomodir gaji para tenaga non-ASN. “Dari anggaran kita siap. Yang penting tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dia mencontohkan, salah satu sekolah dasar di Kecamatan Talisayan, akibat dirumahkannya guru yang tidak lolos P3K tidak ada kegiatan aktivitas belajar mengajar. “Saya sudah lihat videonya. Jadi murid di sana tidak belajar karena tidak ada gurunya karena tidak lulus. Hanya sisa kepala sekolah saja yang bertahan. Ini kan sangat disayangkan,” jelasnya.
Dirinya juga mengapresiasi Pemkab Berau yang cepat merespon situasi saat ini. “Dan kami dan Pemkab sudah sepakat membantu baik dari sisi anggaran maupun sebagainya. Termasuk cara-cara alternatif agar mereka tetap bisa bekerja,” pungkasnya. (*)