TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong mendesak perusahaan yang beroperasi di Teluk Bayur gotong royong membangun pos pemadam kebakaran (damkar).
Hal itu dianggap perlu mengingat belum adanya unit yang bersiaga dalam kondisi darurat bencana di kecamatan tersebut.
Gagasan itu diutarakan Rudi saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2025, di Kecamatan Teluk Bayur, pada Selasa (11/2/2025) kemarin.
Legislator Bumi Batiwakkal itu mengatakan, setidaknya ada 15 perusahaan tambang dan sawit yang dapat diberikan pekerjaan rumah secara kolektif untuk membangun pos tersebut. Termasuk pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
“Itu wajib disalurkan, tidak ada masalah itu kalau dibangun secara kolektif,” kata Rudi.
Skema anggaran pun tak akan sulit. Menurutnya, pengalokasian anggaran melalui dana Corporate Social Responsibility alias CSR, sudah dapat menjawab kebutuhan itu.
Ketua Komisi II itu yakin, keuntungan yang didapatkan perusahaan tak akan berpengaruh besar terhadap pembangunan fasilitas siaga bencana tersebut.
Sementara ihwal kebutuhan sumber daya manusia (SDM), ia mendorong BPBD Berau dapat memastikan langkah tersebut.
“Geraknya kolaboratif, bisa juga pakai tenaga relawan langsung dari Teluk Bayur,” ujarnya.
Keresahan itu ia sampaikan, mengingat peristiwa kebakaran marak terjadi awal 2025 ini. Menimpa para korban yang terjadi di Teluk Bayur.
Keberadaan unit damkar baru tersebut, akan menjadi jawaban kala unit damkar yang berada di kota dan milik Bandara Kalimarau, dalam persiapan menuju titik api.
“Jadi unit yang ada nanti, bisa datang ke titik api dengan cepat,” ujarnya.
Merespons itu, Sekda Berau Muhammad Said, menyatakan gagasan tersebut telah dicatat oleh pemerintah. Ke depan, akan dibahas lebih lanjut dengan mitra pemerintah.
Menurutnya, kebutuhan tersebut sangat mendesak saat ini. Mengingat saat ini posko Dakarhutla terdekat, hanya berada di Kampung Labanan Makmur dan milik Bandara Kalimarau, Teluk Bayur.
Menyoal kebutuhan anggaran, ia menyebut tak akan mengganggu anggaran pemerintah. Sebab, dibangun melalui skema gotong-royong perusahaan.
“Kami akan catat ini, segera ditindaklanjuti,” tegas Said. (*)
