BERAU TERKINI – Kabupaten Berau memiliki potensi besar yang harus berjalan beriringan dengan masifnya kebutuhan pembangunan daerah. 

Guna mengoptimalkan hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama jajaran pejabat mendatangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sapransyah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Djupiansyah Ganie, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Endah Ernany Triariani. 

Kedatangan rombongan disambut langsung Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, dan Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama jajarannya bertemu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama jajarannya bertemu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Sri Juniarsih mengungkapkan, audiensi ini dimanfaatkan secara optimal untuk memaparkan berbagai persoalan mendesak serta kebutuhan riil masyarakat Berau di hadapan pemerintah pusat.

“Kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau, mulai wisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” ujar Sri Juniarsih.

Ia menilai penyampaian secara langsung ini sangat penting agar pemerintah pusat memahami kondisi lapangan secara utuh. 

Dari hasil pertemuan tersebut, Sri Juniarsih mengaku mengantongi sejumlah solusi yang diharapkan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat luas.

“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin oleh masyarakat di Berau,” katanya.

Ke depan, Pemkab Berau berkomitmen untuk terus merajut sinergi dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. 

Langkah kolaborasi ini dinilai krusial untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah sekaligus mempercepat roda pembangunan di Bumi Batiwakkal. (*)