TANJUNG REDEB – Pemkab Berau dikabarkan bakal menggelar pertemuan bersama dengan para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penundaannya diangkat menjadi abdi negara pada tahun ini.
Pertemuan itu digelar di gedung Kantor Bupati Berau, ruang rapat Sangalaki, pada Kamis (13/3/2025) pukul 09.00 Wita. Pertemuan tersebut akan dihadiri perwakilan sebanyak 30 orang yang terbagi atas CPNS dan PPPK Berau gelombang pertama. Kabarnya, pertemuan itu akan dipimpin langsung oleh Sekda Berau, Muhammad Said.
Kepada awak media ini, perwakilan PPPK Berau, Aminuddin, mengungkapkan bahwa pertemuan esok merupakan buntut dari kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun ini. Kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kebijakan itu tegas kami tolak,” kata Amin, saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan instan WhatsApp, pada Rabu (12/3/2025) sore tadi.
Menurutnya, tidak ada kondisi darurat yang mendasari keputusan pemerintah pusat tersebut. Sebab, tidak ada krisis yang membuat para calon abdi negara tidak bekerja.
Sehingga, pihaknya menuntut agar pemerintah dapat melakukan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sesegera mungkin. Kebijakan itu dianggap menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para CPNS dan PPPK yang mengandalkan pendapatan dari profesi abdi negara.
“Arah tuntutan kami jelas, ini kepentingan semua pihak,” ucap dia.
Dirinya mencontohkan kebijakan yang diambil oleh beberapa pemerintah daerah seperti di Pariaman, Buleleng, dan Garut. Daerah-daerah tersebut bahkan menyatakan kesiapan untuk mengaktifkan para CPNS dan PPPK pada 1 April 2025 mendatang.
Amin menyatakan, langkah tersebut bukan ‘mimpi di siang bolong’. Lantaran kebijakan anggaran belanja pegawai telah disiapkan pemerintah daerah dalam dokumen APBD. Ia meyakini, belanja pegawai sudah disiapkan 100 persen oleh pemerintah daerah melalui BKPSDM Berau.
“Sudah ada anggarannya, tapi kenapa harus ditunda,” beber dia.
Menurut data yang ia himpun, terdapat 2.352 PPPK yang telah dinyatakan lulus tes gelombang pertama di semua instansi di Berau. Terbagi atas PPPK dan PPPK paruh waktu, dari formasi guru, teknis, dan kesehatan. Data tersebut bersumber dari hasil pengumuman BKPSDM Berau.
“Dampak kebijakan sangat luas. Oleh karenanya kami butuh kebijakan,” harap dia.
Pihaknya lebih memilih berdialog langsung dengan pemerintah daerah, menghindari aksi massa yang bisa saja diikuti oleh ribuan CPPPK dan CPNS di Berau.
Dia mengatakan, langkah tersebut akan lebih efektif ketimbang melangsungkan aksi massa seperti yang dilakukan oleh PPPK dan CPNS di beberapa daerah di luar Berau.
Namun, bila hal tersebut tidak menemui titik terang, maka pihaknya akan menempuh jalur yang legal di mata negara.
“Kami lebih ingin menyampaikan ini dengan berdialog,” tegasnya.
Diketahui, langkah tersebut merupakan respons atas kebijakan Kemenpar-RB yang menunda pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 mendatang. Sementara CPPPK akan dilantik serentak pada Maret 2026. (*)
