TANJUNG REDEB – Program pendidikan gratispol mulai direalisasikan Pemprov Kaltim, program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakilnya Seno Aji itu menjadi angin segar atas krisis nakes yang terjadi di Bumi Batiwakkal.
Lamlay Sarie, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, mengatakan program tersebut dapat menjadi penunjang dari kebutuhan pendidikan tenaga dokter baru di Berau.
Tenaga kesehatan yang diharapkan nantinya bisa mengisi jabatan kosong dokter di wilayah terpencil dan sangat terpencil di Berau.
“Semoga ini sinergi sampai ke daerah, membuka peluang bagi putra daerah ambil kesempatan itu,” kata Lamlay, ditemui awak media beberapa waktu lalu.
Sebagai leading sector dalam pengisian administrasi hingga tenaga kesehatan di rumah sakit daerah, yakni RSUD dr Abdul Rivai dan RS Pratama Talisayan, Lamlay menyebut, saat ini masih membutuhkan banyak tenaga spesialis di bidang kesehatan.
Bahkan, Dinkes Berau memiliki target mulai tahun ini untuk meningkatkan status menjadi badan layanan usaha daerah alias BLUD. Dengan kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri.
“Itu target kami, bisa menjadi rumah sakit tipe C,” tuturnya.
Dia menyampaikan, beberapa tahun belakangan ini program itu pun disebut telah dijalankan oleh Pemkab Berau. Memberikan beasiswa bagi para calon dokter spesialis yang dibutuhkan daerah.
Hanya saja, jumlah yang terbatas membuat pemerintah harus mengambil peluang lain untuk meningkatkan jumlah dokter yang dibutuhkan.
“Tapi memang di Berau sudah banyak yang lulus jadi dokter dari program pemerintah,” bebernya.
Saat ini, Dinkes Berau menerapkan sistem roling per dua minggu untuk mengisi kursi dokter kosong yang ada di faskes pemerintah.
Skema yang dapat dilakukan pemerintah sembari menunggu tenaga kesehatan baru mengisi kursi tersebut. Mayoritas nakes yang menerima skema tersebut, merupakan para pelayan kesehatan yang berada di kawasan pusat ibukota kabupaten alias Tanjung Redeb.
“Karena nakes disini cukup untuk menutupi kebutuhan itu,” ucap dia.
Selain itu, Dinkes juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dan alat kesehatan yang tersedia di setiap faskes yang dikelola pemerintah. Hanya saja, membutuhkan kajian yang cukup baik lantaran setiap SDM dan alkes memiliki regulasi yang mesti ditaati.
“Selain tenaga, kami juga akan benahi alkesnya,” komitmen Lamlay. (*/ADV)
