BERAU TERKINI – Keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai legalitas hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dari total 99 BUMK yang terbentuk, baru 41 yang telah berbadan hukum.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30 BUMK yang benar-benar aktif menjalankan usaha.

“BUMK kita ada 99, yang sudah berbadan hukum 41. Kalau yang benar-benar aktif mungkin sekitar 30,” ujarnya kepada Berauterkini, Kamis (28/5/2026).

Kondisi tersebut membuat pemerintah kampung kini lebih selektif sebelum kembali memberikan penyertaan modal usaha kepada BUMK.

Menurut Tenteram, penyertaan modal sebenarnya dapat dilakukan setiap tahun.

Namun, pemerintah kampung harus mempertimbangkan laporan pengelolaan usaha, perkembangan bisnis, hingga kejelasan penggunaan modal sebelumnya.

“Jadi tidak serta merta setiap tahun langsung diberikan modal lagi. Pemerintah kampung juga melihat bagaimana laporan usaha dan perkembangan BUMK itu sendiri,” jelasnya.

Meski demikian, sejumlah BUMK mulai menunjukkan perkembangan positif.

Bahkan, pada tahun lalu, puluhan BUMK tercatat telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kampung (PAK).

“Tahun kemarin ada 39 yang sudah berkontribusi terhadap PAK,” katanya.

Kontribusi tersebut dinilai menjadi sinyal keberadaan BUMK memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kampung apabila dikelola dengan baik dan profesional.

Namun, tantangan terbesar saat ini masih berada pada kualitas SDM pengelola.

Banyak BUMK dinilai belum memiliki manajemen usaha yang kuat, sehingga perkembangan usaha berjalan lambat.

Selain itu, persoalan administrasi dan legalitas juga masih menjadi pekerjaan rumah yang terus didorong penyelesaiannya oleh DPMK Berau.

Tenteram berharap pengurus BUMK dapat lebih serius mengembangkan usaha yang dijalankan agar mampu mandiri dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kampung.

“Harapannya BUMK tidak hanya dibentuk, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi kampung,” pungkasnya. (*)