BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan iklim investasi dan usaha yang ramah bagi pelaku ekonomi.
Berbagai langkah digulirkan, mulai dari pemangkasan birokrasi perizinan, peningkatan mutu pendampingan, hingga penguatan sinergi antar-instansi demi menyokong ekosistem industri daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, kemudahan akses administrasi dan asistensi berkala merupakan pilar penting untuk membuka ruang tumbuh bagi Industri Kecil Menengah (IKM) agar memiliki daya saing kokoh.
Menurutnya, kepemilikan izin resmi akan menjadi jaminan mutu yang meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk Bumi Batiwakkal.
“Saya meyakini semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas lengkap, maka akan semakin besar pula peluang produk-produk unggulan Berau untuk berkembang, memperoleh kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional,” ujar Sri Juniarsih.
Lebih dari sekadar bertahan di tengah ketatnya kompetisi, Sri Juniarsih menginginkan pelaku usaha lokal berani melakukan lompatan besar.
Transformasi tersebut harus mencakup modernisasi tata kelola, pemanfaatan teknologi tepat guna, adaptasi pemasaran digital, hingga penetrasi pasar yang lebih luas.
Akselerasi sektor IKM ini diyakini akan menjadi dinamo utama penggerak roda ekonomi kerakyatan.
Jika produktivitas industri lokal mapan, dampaknya akan terasa langsung pada peningkatan kesejahteraan dan serapan tenaga kerja di masyarakat.
“Dengan demikian, IKM benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Guna merealisasikan target besar tersebut, Sri Juniarsih menginstruksikan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau untuk mengintensifkan pembinaan di lapangan.
Ia juga meminta jajarannya aktif membangun jejaring kemitraan dengan instansi vertikal, perbankan, dan sektor swasta.
“Bangun sinergi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pelaku IKM Berau memperoleh akses yang lebih luas terhadap pengembangan usahanya,” pungkasnya. (*/Adv)
