TANJUNG REDEB – Sebagai langkah penguatan sinergitas sektor terkait upaya percepatan digitalisasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Perluasan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Evaluasi Pelaksaaan Perluasan Percepatan Digitalisasi Daerah (EP3DD).
Untuk itu, Pemkab Berau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) TP2DD memalui keputusan Bupati Berau Nomor 214 Tahun 2021 yang mengacu pada keputusan presiden Nomor 3 Tahun 2021.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sebagai instansi pemungut pajak daerah telah melakukan berbagai inovasi.
Antara lain SIMHORE dan SIMREDA yang merupakan aplikasi pembayaran pajak dan manajemen restribusi daerah.
“Dioperasikan langsung oleh perangkat daerah bekerja sama dan terkoneksi dengan Bankaltimtara,” kata Bupati Sri, Kamis (22/2/2024).
Secara terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, mengatakan saat ini Pemkab Berau telah mengimplementasikan pembayaran pajak dan restribusi daerah non tunai berbasis digital. Ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan.
Salah satunya dengan inovasi aplikasi SIMHORE DAN SIMREDA tersebut. Dua aplikasi itu terus dikembangkan agar lebih dinamis dan memberikan kemudahan bagi pengguna.
“Saat ini pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui scan QRIS dan virtual account,” jelasnya kepada berauterkini.co.id.
Saat ini terdapat 11 organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menggunakannya, antara lain Bapenda, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Kemudian, Dinas Pendidikan (Diknas UPT SKB), Dinas Kesehatan (Dinkes) UPT, Labkesda, UPT Puskesmas Tanjung Redeb, Bugis, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan RSU Talisayan, Diskan, Bagian Umum Setda (Mess Perwakilan Berau di Samarinda) dan Disbudpar.
Masih ada empat OPD lain yang belum menerapkan, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP).
“Pesan ibu Bupati tadi, semoga tahun ini segera empat OPD yang belum bergabung bisa segera menggunakan SIMREDA dan ETPD,” imbuhnya. (*)
Reporter : Dini Diva Aprilia
Editor : s4h
