BERAU TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memulai langkah strategis untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai model ekonomi berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan skema inovatif berbasis perdagangan karbon biru.
Fokus utama dari program ini adalah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS). Kawasan di Kabupaten Berau ini dinilai sebagai aset luar biasa dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim dan YKAN menggelar Pelatihan Teknis Kredit Karbon Biru dan Prinsip Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan teknis dan kelembagaan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan pesisir ini adalah simbol komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan alam.
“Wilayah pesisir di Kaltim, terutama Kawasan Konservasi Kepulauan Derawan adalah aset luar biasa dan simbol komitmen kami dalam menjaga kekayaan alam,” terang Sri, Kamis (9/10/2025).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irhan Hukmaidy, menyebut kawasan pesisir Berau menyimpan potensi karbon biru yang sangat besar. Dengan belasan ribu hektare mangrove dan lamun, kawasan ini mampu menyerap lebih dari 69 ribu ton karbon dioksida per tahun.
Potensi serapan karbon ini memiliki nilai ekonomi mencapai sekitar 317.000 Dolar AS atau setara Rp5 miliar per tahun. Skema perdagangan karbon biru inilah yang diharapkan menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk program konservasi sekaligus menyejahterakan masyarakat pesisir.
Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menambahkan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan sistem yang kredibel dan berorientasi pada kesejahteraan.
“Kita sedang membangun sistem yang memastikan setiap ton karbon yang terserap mencerminkan konservasi nyata dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.
