TANJUNG REDEB – Ketidakstabilan ekonomi nasional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan lima tahun ke depan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Pengaruh lemahnya ekonomi nasional diprediksi akan berdampak banyak terhadap kondisi anggaran untuk program pembangunan daerah.
Apalagi, komposisi APBD Berau 2025 sebesar Rp5,2 triliun bersumber dari dana perimbangan atau transfer pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim, sehingga dapat dikelola secara penuh.
“Untuk itu diperlukan pemikiran serius dari pengelolaan pendapatan daerah,” kata Bupati, Sri Juniarsih, usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPRD Berau terkait RPJMD 2025-2029 di Ruang Pertemuan Komisi DPRD Berau, Rabu (4/6/2025).
Dalam situasi itu, kata Sri, Berau tak dapat berdiam diri. Penting untuk melakukan inovasi dalam menggenjot pendapatan daerah dengan mematangkan penggunaan teknologi dan informasi yang lebih inovatif.
Selain itu, memastikan investasi dapat tumbuh subur di Bumi Batiwakkal yang akan berdampak pada nilai pendapatan daerah.
“Bangun kemitraan dengan publik maupun perusahaan swasta,” ucap dia.
Menurut Sri, dalam lima tahun ke depan, dipastikan dokumen RPJMD Berau telah sesuai dengan janji politik pemerintah. Juga sesuai dokumen rancangan pembangunan jangka panjang daerah hingga 20 tahun ke depan yang diselaraskan dengan dokumen pembangunan tingkat menengah di level provinsi dan pusat.
Dia memastikan, saat ini pemerintah memiliki 18 program prioritas yang bakal dituntaskan dalam lima tahun ke depan.
“Semua janji politik ini telah tercantum dalam dokumen pembangunan 5 tahun ke depan,” sebutnya.
Perumusan RPJMD 2025-2029 tersebut telah melalui uji publik yang panjang. Banyak stakeholder yang telah memberikan ide dan gagasan serta kritik serius terhadap rencana tersebut.
Sri meyakini, dokumen tersebut akan menjawab kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Bumi Batiwakkal yang akan berdampak terhadap kesejahteraan.
“Proses ini panjang, saya berterima kasih kepada semua pihak, termasuk sinergi dengan DPRD Berau,” sebut dia.
Pasca dokumen tersebut disetujui, Bupati Sri meminta kepada Bapelitbang Berau untuk melakukan sinkronisasi program RPJMD dengan melakukan konsultasi ke Pemprov Kaltim.
“Mari semua pihak untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, meminta pemerintah secara intens membangun koordinasi ke pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, dibutuhkan sinergi program dari pusat hingga ke daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Silakan bawa dokumen ini untuk dikonsultasikan ke Pemprov Kaltim,” kata Deded, sapaanya.
Dirinya juga berharapan, lima tahun ke depan antara eksekutif dan legislatif memiliki pandangan yang sama dalam visi pembangunan daerah. Dengan tetap menjaga muruah dewan untuk menjadi kontrol jalannya roda pemerintahan.
“Mari kita bangun sinergi ini,” pesannya. (*)
