TANJUNG REDEB – Bupati dan Wakil Bupati Berau Periode 2025-2030 resmi dilantik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Selasa 15 April 2025.
Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya periode kedua kepemimpinan pasangan Sri Juniarsih-Gamalis lima tahun mendatang.
Meski Baru dilantik kembali, orang nomor 1 dan 2 di Berau tersebut sudah disambut kritik pedas dari berbagai pihak. Salah satunya dari para petani muda di Berau.
Menurut mereka, sektor pertanian di Kabupaten Berau diklaim masih minim perhatian dari pemerintah daerah.
Bahkan, hingga kini, petani di Bumi Batiwakkal masih kesulitan mendapatkan akses sarana dan infrastruktur pertanian yang memadai. Termasuk ruang agar mereka bisa bertani karena alih fungsi lahan yang kian masif.
Padahal, janji untuk memajukan sektor ini turut digaungkan saat kampanye Bupati dan Wakil Bupati Berau, Sri Juniarsih dan Gamalis (Sragam) di periode sebelumnya.
Minimnya realisasi janji tersebut dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kabupaten Berau, Dwi Rizky Ananda. Menurutnya, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam membenahi persoalan di lapangan.
Tak hanya itu, sejauh ini organisasinya telah banyak aktif di lapangan tanpa harus berpangku tangan dengan pemerintah. Namun begitu, pihaknya terbuka jika dibutuhkan pemerintah untuk mendukung sektor pertaniqn.
“PTI Berau akan selalu siap untuk berkontribusi, baik melalui ide, gagasan, maupun tenaga dalam memajukan pertanian di Kabupaten Berau,” tutur Dwi kepada media ini, Senin (14/4/2025).
Tak hanya berkolaborasi, Ia mendorong pemerintah daerah menyusun grand design pertanian yang serius dan melibatkan DPC PTI sebagai mitra atau bagian dari Satgas Percepatan Ketahanan Pangan.
Selama ini, kata Dwi, perhatian terhadap petani sangat minim. Fasilitas infrastruktur terbatas, sarana pendukung kurang, dan legalitas lahan – terutama yang terkait dengan kehutanan – tak kunjung jelas.
Di sisi lain, ketimpangan harga hasil pertanian juga terus terjadi. Petani menjual dengan harga rendah, sementara konsumen membeli dengan harga tinggi.
“Di satu sisi menyengsarakan petani dan di sisi lain memberatkan masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.
Untuk memperkuat struktur ekonomi desa, DPC PTI juga mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa sebagaimana perintah Presiden Prabowo.
Koperasi ini diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan potensi lokal. Menurut Dwi, hal ini bisa menjadi dasar bagi pengalokasian 20 persen dana desa untuk sektor pertanian.
Selain itu, program Millennial Farm disebut tetap menjadi agenda penting. Tujuannya tidak hanya mengajak generasi muda bertani, tetapi juga mencakup pendidikan, pelatihan, hingga distribusi hasil pertanian.
“Di dalamnya dilaksanakan tahapan pendidikan dan pelatihan pertanian yang berbasis modern hingga bisnis pendistribusian hasil pertanian,” ucap Dwi.
Ia berharap janji politik kepala daerah tidak berhenti di masa kampanye.
“Sektor pertanian harus menjadi titik fokus utama Pemerintah Kabupaten Berau serta menarik generasi muda untuk melanjutkan cita-cita Swasembada Pangan ini,” pungkasnya. (*)
