BERAU TERKINI – Rencana pelibatan Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengelolaan Pulau Kakaban bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengerucut.
Namun, hingga kini pembahasan masih berfokus pada satu hal penting, yakni pembagian pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai adil bagi kedua belah pihak.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan, skema pengelolaan melalui Badan Layanan Umum (BLU) masih dalam tahap diskusi intensif bersama Pemkab Berau.
Pemprov Kaltim ingin memastikan kerja sama tersebut tidak hanya memperjelas tata kelola kawasan wisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Saat ini kami masih berdiskusi dengan pemerintah kabupaten. Salah satu yang dibahas adalah bagaimana skema PAD yang baik, sehingga sama-sama memberikan manfaat bagi provinsi maupun Kabupaten Berau,” ujarnya.
Seno menjelaskan, secara kewenangan, Pulau Kakaban memang berada di bawah pengelolaan Pemprov Kaltim.
Karena itu, selama ini promosi destinasi tersebut, termasuk ke pasar internasional, juga dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Menurutnya, promosi yang dilakukan di tingkat internasional diharapkan mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara.
Dampaknya tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga mendongkrak pendapatan daerah.
“Kalau promosi dilakukan hingga ke mancanegara, tentu harapannya wisatawan semakin banyak datang. Dampaknya bukan hanya devisa untuk negara, tetapi juga PAD bagi provinsi dan Kabupaten Berau,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pembahasan kerja sama tersebut masih sebatas wacana yang terus dimatangkan.
Belum ada keputusan final terkait mekanisme pengelolaan maupun pembagian pendapatan.
“Ini masih dalam tahap diskusi. Mudah-mudahan nanti kita menemukan formulasi terbaik yang menguntungkan semua pihak dan mampu mendorong sektor pariwisata Berau semakin berkembang,” tutupnya. (*)
