BERAU TERKINI – Disdik Berau jelaskan waktu pencairan tambahan penghasilan atau Tamsil untuk guru honorer.
Sejumlah guru honorer di Berau mempertanyakan waktu pembayaran tambahan penghasilan atau Tamsil.
Disdik Berau menjelaskan proses pencairan Tamsil untuk guru honorer sudah diusulkan.
Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Berau, Mustaring menjelaskan, kemungkinan pada Oktober dibayarkan lagi. Namun pembayaran dilakukan dengan cara dirapel mulai Juni hingga Oktober.
Pembayaran tamsil yang sebelumnya berjalan hingga Mei dan kemudian terhenti pada bulan Juni diakibatkan efisiensi anggaran.
“Pada saat pengusulan itu ada pengurangan anggaran, efisiensi, jadi mereka hanya bisa dibayarkan 5 bulan itu untuk tamsil,” ungkapnya kepada Berauterkini, Kamis (13/8/2026).
Ia juga menjelaskan Kepala Disdik Berau juga sudah menginstruksikan ke bagian Penyusunan Program (Sungram) untuk diusulkan tambahannya untuk 7 bulan.
Daerah terpencil 3T memang benar belum diberikan tamsil karena dana yang dianggarkan untuk 1 tahun, tetapi dari BPKAD hanya diberi untuk 5 bulan saja.
“Makanya bulan 6 bulan 7 ini proses pengusulan ABT dan Insyaallah mungkin itu baru nanti di bulan-bulan Oktober baru keluar DPA perubahannya,” jelasnya.
Nantinya jika sudah dibayarkan pada Oktober dengan total pembayaran 10 bulan, maka sisa 2 bulan pada November Desember akan dibayarkan setiap bulannya, tidak dirapel. “Ada pun sisa dua bulannya itu belum dibayarkan pasti nanti kita bayarnya per bulan,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Disdik Berau Mardiatul Idalisah buka suara soal keterlambatan pembayaran tamsil guru honorer.
Dia menyebut keterlambatan pembayaran tersebut terjadi lantaran alokasi anggaran tamsil sejauh ini memang baru dicairkan lima bulan.
“Memang dana tamsil baru teranggarkan 5 bulan,” ungkap Mardiatul saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2026).
Untuk menutupi sisa bulan yang belum terbayarkan, pihaknya tengah mengusulkan alokasi tamsil tambahan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Saat ini, Disdik Berau sedang memproses tahap verifikasi dan validasi data para tenaga pendidik penerima.
“Sedang diusulkan pada anggaran perubahan. Kami juga sedang melakukan verval,” jelasnya.
Keluhan Guru Honorer
Sebelumnya, nasib prihatin melanda para guru honorer yang bertugas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Kabupaten Berau.
Salah seorang guru honorer di wilayah pedalaman yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, gaji pokok sekitar Rp1 juta per bulan tidak lagi mencukupi untuk bertahan hidup.
Besaran tamsil senilai Rp1,25 juta per bulan yang diandalkan pun kerap terlambat dibayarkan hingga berbulan-bulan.
“BBM naik, apa-apa semua mahal, sedangkan kami yang ngajar di pedalaman 3T ini bukan asli dari wilayah tersebut. Terus kayak apa kami mau makan, enggak ada sama sekali kami pendapatan,” keluhnya kepada Berauterkini, Selasa (11/8/2026).
Tingginya harga logistik di daerah pelosok kian mencekik. Untuk membeli sekaleng sarden saja harganya bisa mencapai Rp40 ribu, sementara mi instan dibanderol Rp5 ribu per bungkus.
Jika harus berbelanja ke kawasan kota Tanjung Redeb, ongkos transportasi yang dikeluarkan justru membengkak.
Ia juga memertanyakan kejelasan konsep Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang sempat digagas Pemkab Berau sejak Januari lalu.
Para tenaga pendidik berharap skema tersebut dapat segera diterapkan agar kesejahteraan guru di pedalaman meningkat setara UMK Berau.
“Kasihannya itu kami yang di pedalaman atau pesisir memerlukan betul, kalau cuma sejuta aja kayak enggak ada nilainya. Sedangkan kalau kita kerja ini pasti mikir jenjang untuk karir dan juga untuk nabung pendapatan,” jelasnya.
“Enggak usah muluk-muluk lah misalnya dia bisa gaji kami UMR itu sudah bersyukur,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius dari dinas terkait, dikhawatirkan akan timbul gelombang pengunduran diri tenaga pendidik di wilayah 3T.
Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi akses pendidikan anak-anak di pedalaman.
“Tamsil kadang lewat dua bulan, kadang sebulan itu pun telat. Ini dari Juni enggak keluar. Tamsil itu satu bulan dia dapat cuma Rp1,250 juta, enggak cukup sama sekali,” keluhnya.
