BERAU TERKINI – Komisi I DPRD Berau menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun 2025 bersama Direktur RSUD dr Abdul Rivai dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Senin (27/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, didampingi Wakil Ketua II Sumadi serta Ketua Komisi I Elita Herlina.

Dua isu utama menjadi sorotan, yakni rencana pengoperasian rumah sakit baru pada Mei mendatang serta evaluasi kinerja RSUD dr Abdul Rivai yang sempat dibebani utang hingga Rp36 miliar dan keterbatasan obat.

Dalam pembahasan, mayoritas anggota dewan menyatakan setuju terhadap rencana operasional rumah sakit baru.

Namun, persetujuan itu disertai catatan penting terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menegaskan, pengoperasian rumah sakit harus dilakukan secara matang.

“Pada prinsipnya saya setuju dioperasikan, tapi harus dipastikan semua sudah siap. Kalau belum, sebaiknya dilengkapi dulu,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai percepatan operasional rumah sakit justru penting untuk menjaga kondisi bangunan agar tidak mengalami kerusakan akibat minim perawatan.

“Kalau sudah beroperasi, tentu perawatan akan lebih maksimal. Anggaran besar yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan gedung tidak sia-sia,” katanya.

Meski demikian, Sumadi juga mengingatkan potensi beban anggaran daerah ke depan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi. 

Menurutnya, penundaan operasional justru berisiko menambah beban karena kebutuhan perawatan tetap berjalan tanpa manfaat layanan.

“Bisa saja tahun depan anggaran kita turun lagi. Kalau terus ditunda, pemerintah daerah justru semakin berat. Jadi menurut saya ini sudah tepat segera dioperasikan,” jelasnya.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti persoalan utang RSUD dr Abdul Rivai yang sempat mencapai Rp36 miliar.

Sumadi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.

“Ini harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah. Kami di DPRD juga akan terus melakukan pengawasan agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (/Adv)