TANJUNG REDEB – Pemerintah pusat berencana membangun Sekolah Rakyat sebagai upaya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun hingga kini, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau mengaku belum mendapat kejelasan mengenai kuota siswa untuk wilayahnya.
Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, mengatakan pihaknya belum menerima arahan atau informasi teknis dari kementerian terkait pembagian kuota tersebut.
“Sampai saat ini, kami belum mendapatkan informasi mendetail tentang bagaimana kuota siswa untuk Sekolah Rakyat akan dialokasikan, khususnya bagi anak-anak dari Berau yang membutuhkan,” ujarnya, Rabu (27/3/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial yang dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas lengkap dengan fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang kelas, ruang ibadah, kantin, dan lapangan olahraga.
Dari 53 lokasi yang telah disiapkan secara nasional, hanya satu sekolah yang direncanakan untuk Pulau Kalimantan, yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Iswahyudi menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi awal dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur guna mencari kejelasan soal mekanisme pendaftaran dan seleksi calon siswa.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari Berau yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodasi di Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan data yang valid terkait kondisi sosial ekonomi calon siswa. Saat ini, Dinsos Berau masih menunggu pembaruan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penetapan calon penerima manfaat.
“Data yang akurat sangat penting agar tidak ada anak yang layak justru terlewatkan. Kami terus berupaya mempersiapkan segala sesuatu, termasuk validasi data,” jelasnya.
Dinsos Berau berharap ada kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya mengenai alokasi kuota dan tata cara pendaftaran, agar anak-anak dari daerah ini tidak tertinggal dari daerah lain.
“Program ini bukan hanya soal fasilitas, tapi peluang besar untuk mengangkat derajat keluarga kurang mampu melalui pendidikan. Sekarang kita menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” tutupnya. (*)
