BERAU TERKINI – Ketiadaan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang sebelumnya dapat diusulkan melalui DPRD Kalimantan Timur dinilai berdampak terhadap percepatan pembangunan di kampung-kampung terpencil di Kabupaten Berau.
Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari jalan, air bersih, listrik hingga jaringan telekomunikasi, dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengatakan pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat saat dirinya melakukan reses.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menyebabkan banyak usulan pembangunan belum dapat direalisasikan.
Padahal, selama ini skema Bankeu menjadi salah satu instrumen yang mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Harapan kami tentu Bankeu bisa kembali dimanfaatkan DPRD Kaltim untuk membantu pembangunan di daerah pemilihan. Banyak kebutuhan masyarakat yang sebenarnya mendesak, tetapi belum bisa tertangani karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Syarifatul menyebut penyediaan air bersih masih menjadi persoalan utama di sejumlah kampung.
Hingga kini, masih ada wilayah yang belum memiliki layanan air minum layak, sehingga masyarakat harus mengandalkan sumber air seadanya.
Selain itu, kebutuhan listrik juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Meski perluasan jaringan PLN terus berjalan melalui program pemerintah pusat, masih ada kampung yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Ia mencontohkan Kampung Merabu, Kecamatan Kelay, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Padahal, kampung tersebut berada di kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang memiliki potensi wisata dan ekonomi yang besar.
Menurutnya, buruknya kondisi infrastruktur membuat potensi tersebut belum berkembang maksimal.
Bahkan, akses jalan menuju Kampung Merabu juga berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saat musim hujan jalan menjadi licin. Kondisi ini menyulitkan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama dalam keadaan darurat,” katanya.
Tak hanya wilayah pedalaman, Syarifatul juga menyoroti kondisi Kampung Teluk Harapan di Pulau Maratua.
Ia mengungkapkan abrasi pantai kini mulai mengancam sumber air bersih yang menjadi andalan masyarakat setempat.
Menurutnya, pembangunan turap sebagai upaya penanganan abrasi sebenarnya telah diusulkan kepada Pemprov Kaltim.
Namun, hingga kini, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Di sisi lain, ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap kualitas jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah Berau.
Masih terdapat beberapa kampung yang mengalami keterbatasan akses komunikasi dan internet.
Padahal konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pendidikan, pelayanan publik hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
“Harapannya, kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung ini bisa menjadi prioritas. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses pelayanan, meningkatkan perekonomian, sekaligus mendukung potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal,” tutupnya. (*)
