BERAU TERKINI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2026 berpotensi berkurang dari proyeksi senilai Rp5,6 triliun.
Akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), APBD Berau tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp1,3 triliun.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, kondisi tersebut akan berdampak luas terhadap program prioritas pemerintah hingga pembangunan infrastruktur.
“Ini berdampak luas, kami akan kesulitan untuk akselerasi pembangunan,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Sri menjelaskan, APBD Berau 2026 akan digunakan untuk belanja pegawai yang angkanya mencapai Rp1,3 triliun untuk membayar gaji sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan begitu, artinya anggaran yang bisa dikelola Pemkab Berau untuk melakukan pembangunan sekitar 50 persen dari APBD tahun depan sebesar Rp1,3 triliun.
Kondisi ini menjadi masalah yang sulit diterima daerah. Apalagi, Berau merupakan daerah salah satu daerah penyumbang pendapatan negara melalui pertambangan batu bara.
Sehingga, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan koordinasi ke level pemerintah provinsi hingga pusat.
“Kami akan bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud,” ucapnya.
Pihaknya juga telah membentuk tim yang bakal aktif melakukan lobi anggaran ke pemerintah pusat yang diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), seperti Sekkab Berau, Bapelitbang, hingga BPKAD.
“Tim ini yang akan mengawal proses lobi dan memonitor perkembangan kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya. (*)
