BERAU TERKINI – Sejumlah Anggota DPR RI telah menadatangani usulan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait putusan MA soal ijazah Gibran.
DPR RI kembali melaksanakan sidang paripurna usai masa reses selesai. Sidang paripurna DPR RI digelar pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pidato sidang paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menyinggung soal rencana pemakzulan Wapres Gibran.
Puan Maharani justru menyampaikan dukungan kepada Polri yang tengah mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dengan tersangka eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dirinya menyampaikan belum akan membahas soal hak menyatakan pendapat sebab terdapat sejumlah proses yang harus dipenuhi yakni pandangan fraksi dalam sidang paripurna.
Lebih jauh, Puan Maharani menyampaikan tidak ingin berandai-andai soal informasi pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres RI.
Adapun sejumlah anggota DPR RI seperti dari Fraksi PKS sudah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MA soal surat keterangan ijazah Gibran serta putusan MK, di mana kedua putusan itu membuat Gibran Rakabuming tak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.
Salah satunya adalah Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera. “Negeri ini mesti dijaga marwah dan kesuciannya. Keputusan MK dan MA adalah fakta hukum,” tulis keterangan Mardani Ali Sera di media sosial.
“Ketika masalah yuridis selesai maka medan politis mesti jelas dan mudah proses: Hak Menyatakan Pendapat,” lanjutnya.
Mardani Ali Sera menyampaikan sejumlah anggota DPR RI lain dari fraksi lain seperti Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Partai Golkar juga mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat.
“Jumpa kawan lama, Mas Ahmad Doli Kurnia: insya Allah dg niat menjaga marwah negeri dan good governance: Hak Menyatakan Pendapat atas Keputusan MK dan MA: JALAN,” lanjutnya.
