BERAU TERKINI – Sejumlah kepala kampung di Berau menyuarakan kekhawatirannya di tengah potensi penurunan anggaran ADK tahun 2027.
Alokasi Dana Kampung (ADK) di Berau kembali berpotensi mengalami penurunan pada 2027.
Kabar tersebut mulai menjadi perhatian sejumlah pemerintah kampung, mereka khawatir ADK yang berkuran akan berdampak pada program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Muchlistriadi, berharap alokasi anggaran kampung pada 2027 tidak kembali mengalami penurunan signifikan, seperti yang terjadi pada 2026.
Menurutnya, penurunan anggaran pada tahun ini memang belum sampai mengganggu belanja rutin pemerintahan kampung.
Sejumlah kebutuhan seperti honor aparatur, guru TK/PAUD, imam masjid hingga bantuan operasional kelembagaan masih dapat dianggarkan sesuai regulasi Peraturan Bupati (Perbup) terkait penggunaan ADK.
Namun, keterbatasan anggaran membuat sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati melalui musyawarah kampung harus ditunda, bahkan tidak dapat direalisasikan.
“Beberapa rencana kegiatan tahunan yang sudah direncanakan dalam musyawarah kampung harus gagal dilaksanakan,” kata Muchlistriadi.
Program yang terdampak di antaranya kegiatan sosial keagamaan, seperti bantuan operasional rumah ibadah masjid dan gereja, bantuan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), kegiatan adat seperti istiaran dan mauludan.
“Hingga rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Kampung,” jelasnya.
Selain kegiatan sosial dan kemasyarakatan, keterbatasan anggaran juga berimbas pada pembangunan fisik.
Sejumlah usulan pembangunan yang masuk dalam skala prioritas terpaksa ditunda karena kemampuan keuangan kampung terbatas.
“Untuk kegiatan fisik terhadap beberapa usulan skala prioritas pembangunan juga turut tidak dilaksanakan, kecuali Dana RT Rp 50 juta yang bisa direalisasikan ke seluruh 13 RT,” ujarnya.
Muchlistriadi berharap kondisi tersebut tidak kembali terjadi pada 2027.
Terlebih, Kampung Sei Bebanir Bangun memiliki sekitar 5.043 penduduk yang tersebar di 13 RT dengan dua wilayah demografi, yakni Bebanir dan Trans Bangun.
Menurutnya, jumlah penduduk dan luas cakupan pelayanan tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran kampung.
“Harapan kami, dengan jumlah penduduk sekitar 5.043 orang dalam 13 RT, serta dua demografi, anggaran tahun 2027 tidak merosot tajam seperti tahun 2026,” harapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah kampung pun dituntut lebih selektif dalam menentukan program.
Kebutuhan wajib seperti insentif aparatur, listrik dan operasional dasar menjadi prioritas dibandingkan pembangunan fisik yang belum mendesak.
Kondisi tersebut juga mendorong Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun memikirkan strategi jangka panjang agar kampung tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan ekonomi sekaligus sumber pendapatan kampung.
“Kami selaku pemerintah kampung lebih memacu dan memicu strategi jangka panjang, untuk memikirkan bagaimana membentuk wadah perekonomian melalui badan usaha kampung. Dan ini harus segera terbentuk dan menjadi pondasi utama dalam roda perekonomian kampung,” katanya.
Senada dengan Kampung Sei Bebanir Bagun, kekhawatiran serupa disampaikan Pemerintah Kampung Merancang Ulu.
Kepala Kampung Merancang Ulu, Haeru Saleh, mengatakan, apabila ADK kembali berkurang pada 2027, kemampuan kampung dalam membiayai sejumlah program sosial tentu ikut terdampak.
Karena itu, pemerintah kampung akan kembali menyesuaikan skala prioritas. Terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Kalau ADK tahun depan kembali berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan kampung dalam membiayai berbagai program sosial. Kita akan melakukan penyesuaian skala prioritas, terutama pada kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat,” jelas Saleh.
Ia mengatakan, honor guru PAUD, imam masjid serta sejumlah bantuan sosial lainnya tetap akan diupayakan untuk dipertahankan. Namun, besaran anggaran yang dapat dialokasikan, akan menyesuaikan kemampuan keuangan kampung dan ketentuan yang berlaku.
“Prinsipnya, kami akan berusaha agar pengurangan anggaran tidak langsung membebani masyarakat dan penerima manfaat,” ujarnya.
Pada 2026, Kampung Merancang Ulu menerima ADK sebesar Rp1.467.328.000. Sementara untuk 2027, besaran ADK yang akan diterima belum diketahui secara pasti.
“Namun kami juga dalat kabar, kalau akan turun lagi,” kata Saleh.
Ia menegaskan, apabila nantinya terdapat program yang terdampak akibat penurunan anggaran, pemerintah kampung akan kembali menyesuaikan alokasi bantuan, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan melalui Perbup.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah kampung berharap besaran ADK 2027 tetap mampu menopang kebutuhan pelayanan dasar.
“Sekaligus memberi ruang bagi kampung untuk menjalankan program pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat,” pungkasnya.
