Teks foto: DPUPR Berau gelar workshop pengembangan sarana air bersih di pedesaan.
TANJUNG REDEB – Pemkab Berau, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, terus berupaya mewujudkan pemerataan air bersih kepada masyarakat Bumi Batiwakkal.
Kali ini, DPUPR Berau, menggelar workshop pengembangan pengelolaan sarana air bersih pedesaan. Kepala DPUPR Berau, Taupan melalui Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Husaefah menjelaskan, workshop tersebut guna melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terutama dalam mengelola sarana air bersih yang telah dibangun pemerintah di kampung.
Sementara, Perumda Air Minum Batiwakkal, juga tidak akan sanggup menjangkau wilayah terjauh dari Kota Tanjung Redeb, selalu ibukota Kabupaten Berau. Maka, satu-satunya strategi yang bisa dilakukan, yakni membangun pengolahan air bersih di wilayah terjauh.
“Itu salah satu cara efektif yang bisa dilakukan,” katanya, Senin (19/09/2022).
Diterangkannya, sejak 2019 lalu, DPUPR Berau telah membangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) lengkap dengan sekala pedesaan dengan kapasitas kecil. Agar biaya operasional yang dibutuhkan, tidak terlalu besar. Namun, SPAM yang dibangun masih mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat di kampung.
Bahkan, SPAM tersebht sudah dibangun di 7 lokasi berbeda, yang tersebar di kawasan perkampungan di Kabupaten Berau. Meskipun kata dia, dalam prosesnya ada kendala yang dihadapi.
“Jadi harus ada standar operasionalnya dari petugas yang mengoperasikan alat itu. Tentu petugasnya juga harus diberikan pelatihan. Seperti bagaimana cara mengoperasikan mesin, dan bagaimana mengelola air dari sumber air baku,” tuturnya.
Sementara dari sisi administrasi, juga tetap harus diperhatikan. Terutama dalam pengelolaan keuangan, agar pengelolaan SPAM berjalan dengan baik. Adapun SPAM yang sumber pendanaan bisa berasal dari iuran bersama, juga sah-sah saja. Asal sudah disepakati.
“Sebagai upaya standarisasi dan peningkatan kualitas SDM maka workshop ini digelar, agar petugas memiliki lebih banyak pengetahuan,” katanya.
Ia berharap, sarana air bersih yang dimiliki kampung bisa dikelola dengan baik dan mandiri atau tidak berharap lagi kepada bantuan pemerintah. Bahkan, kalau bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kampung yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
“Jadi, tidak hanya masyarakat yang berada di daerah perkotaan saja yang mendapat layanan air bersih, masyarakat yang berada di kampung juga berhak mendapat layanan yang sama,” tuturnya.
Terpisah, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, Pemkab Berau terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok kampung, dengan pengelolaan SPAM secara mandiri juga turut membantu capaian target d berupa 25 ribu sambungan rumah baru.
“Memang angkanya kecil, tapi bila banyak SPAM yang dikelola kampung maka angkanya akan menjadi banyak. Dan 100 persen masyarakat Berau terlayani air bersih bisa terwujud,” pungkasnya. (adv/)
