Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih saat menyampaikan pentingnya pegawai kontrak bagi keberlangsungan pemerintah daerah di BKN
JAKARTA – Upaya pemerintah daerah memperjuangkan nasib para pegawai kontrak terus dilakukan, setelah sebelumnya menyampaikan permintaan kepada wakil Gubernur Kaltim agar memperjuangkan nasib para pegawai pemerintah non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Kali ini Bupati Berau kembali pemperjuangkan nasib ribuan PTT yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Berau di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan secara langsung keberadaan PTT yang masih sangat dibutuhkan.
Hal ini menyikapi keresahan para PTT terkait kebijakan pemerintahan pusat yang akan melakukan penghapusan tenaga honorer sejak November 2023 mendatang.
Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan, keberadaan PTT di Bumi Batiwakkal sangat membantu pemerintah pemerintah disetiap organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bahkan kata dia, tidak sedikit instansi pemerintah yang lebih banyak pegawai honorernya dari pada pegawai negeri sipil (PNS). Ia khawatir, jika penghapusan diterapkan akan menghambat jalannya roda organisasi pemerintah didaerah.
“Ini yang ingin kami sampaikan agar para tenaga honorer daerah ini tetap dapat dipertahankan,” ungkapnya.
Bahkan tidak sedikit diantara PTT ini dikatakan Sri Juniarsih, adalah mereka yang telah bekerja sudah belasan bahkan puluhan tahun. Sehingga saat ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mereka terkendala dengan usia yang sudah melebihi dari persyaratan yang ditetapkan.
Pemkab Berau ditegaskannya, akan terus mengusulkan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar para pegawai tidak tetap ini bisa terangkat dan lebih sejahtera
“Kami sebagai kepala daerah tentu memberikan perhatian serius terkait keberadaan PTT, apalagi keberadaannya selama ini sangat membantu pemerintah daerah,” tandasnya.
