TANJUNG REDEB – Intervensi Pemkab Berau dalam meningkatkan kualitas kampung menunjukkan hasil yang positif. Selain dalam pelayanan, peningkatan anggaran menjadi kunci untuk membawa kampung-kampung di Berau naik kelas.
Pemkab Berau, melalui Dinas Pemberdayaan Manusia dan Kampung (DPMK) Berau, selama tiga tahun terakhir konsisten meningkatkan nilai bantuan keuangan yang dikelola langsung oleh aparat kampung.
Pada tahun 2022, anggaran sebesar Rp297 miliar disalurkan ke 100 kampung di Berau. Anggaran ini bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp193 miliar dari APBD Berau, Dana Desa senilai Rp87,8 miliar, dan Dana bagi hasil (DBH) pajak daerah sebesar Rp8,3 miliar.
Selain itu, terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) retribusi daerah sebesar Rp1,1 miliar dan bantuan dari Bankeu Pemprov Kaltim sebesar Rp5,1 miliar. DPMK Berau juga memberikan bantuan keuangan untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp1,6 miliar.
“Realisasi mencapai 98 persen, dan kami mengawal proses ini dengan serius,” kata Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu.
Pada tahun 2023, angka bantuan anggaran meningkat hampir dua kali lipat, dengan total nilai realisasi mencapai Rp441 miliar. Pemkab Berau menyalurkan ADK senilai Rp300 miliar, dengan tambahan dari Dana Desa sebesar Rp93,6 miliar.
Peningkatan juga terjadi pada DBH pajak daerah yang mencapai Rp8,4 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp1 miliar, serta Bankeu Pemprov Kaltim sebesar Rp5,4 miliar.
Bankeu Pemkab Berau juga mengalami peningkatan, dengan dana RT mencapai Rp28 miliar, PKK sebesar Rp1,4 miliar, serta masing-masing Rp500 juta untuk LPM dan Karang Taruna.
Terdapat juga DBH RD sebesar Rp2,7 miliar untuk 28 kampung.
“Tren tahun ini menunjukkan peningkatan, banyak tambahan untuk kampung,” ucapnya.
Perencanaan anggaran tahun 2024 ini juga menunjukkan tren kenaikan, mencapai Rp490 miliar, yang akan berlanjut hingga perubahan APBD Berau 2024. Rincian anggaran mencakup ADK sebesar Rp320 miliar, Dana Desa Rp92,6 miliar, DBH pajak Rp9,6 miliar, dan DBH retribusi daerah Rp1,5 miliar, ditambah Bankeu Pemprov Kaltim sebesar Rp8,3 miliar.
Peningkatan juga terlihat pada Bankeu Pemkab Berau, dengan dana RT sebesar Rp28 miliar. PKK mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar, sedangkan LPM dan Karang Taruna masing-masing mendapatkan Rp500 juta. Pada tahun ini, kampung di Berau juga menerima dana FCPF-CF (dana karbon) sebesar Rp26,9 miliar.
“Alhamdulillah, anggaran terus konsisten naik,” kata Tentram.
Kenaikan anggaran ini diiringi dengan peningkatan status kampung. Saat ini, tidak ada lagi kampung tertinggal di Berau. Menurut data DPMK Berau, terdapat 19 kampung mandiri, 39 kampung berkembang, dan 42 kampung maju.
Tentram menjelaskan, intervensi melalui bantuan anggaran ke kampung berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur daerah, sehingga saat ini semua kampung dapat dijangkau oleh pemerintah daerah.
“Kelasnya memang seharusnya naik seiring dengan anggaran yang semakin membaik,” tutupnya.(*)
