TANJUNG REDEB – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar Rp71 miliar, untuk pembangunan fisik sekolah di “Bumi Batiwakkal”.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Mardiatul Idalisah, mengatakan saat ini yang menjadi fokus adalah pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah, menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pendidikan.
“Fokus kami saat ini pada penambahan RKB (Ruang Kelas Belajar) dan rehabilitasi, yang mana pengusulan dilakukan oleh sekolah,” ucapnya pada Berauterkini.co.id, Kamis (19/9/2024).
Proses pengusulan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan monitoring. Hal utama perlu diperhatikan, yaitu penyelesaian masalah lahan untuk mendukung pembangunan RKB.
Dijelaskannya, setiap tahun pihaknya selalu menganggarkan perbaikan atau pembangunan RKB yang sudah tidak layak.
Dengan demikian, secara berkelanjutan sekolah di Berau dapat menampung seluruh siswa baru dan memberikan kenyamanan pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar.
“Kita terus berkomitmen memajukan dunia pendidikan. Salah satunya itu tadi, dengan peningkatan infrastruktur,” jelasnya.
Beberapa sekolah yang mendapat penambahan RKB dan rehabilitasi diantaranya, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20 dan SDN 14.
“Yang banyak kekurangan ruang kelas sekolah di Kecamatan Tanjung Redeb,” ungkapnya.
Adapun sebab penambahan RKB ini, yaitu pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Contohnya, seharusnya ada 6 ruang kelas ,tetapi karena keterbatasan lahan hanya bisa 3 yang terbangun.
“Jadi, karena lahan sempit kadang mau tidak mau kita buat tingkat dan kalau di buat tingkat pondasinya harus kokoh tidak boleh sembarangan,” terangnya.
Tahun 2024 ini Disdik Berau telah menyiapkan anggaran fisik sebesar Rp71 miliar dari APBD yang terbagi untuk SD Rp31 miliar, SMP Rp35 miliar dan TK Rp5 miliar.
Kadisdik berharap, dengan adanya pengesahan dari sekolah dan dukungan anggaran, semua ruang kelas belajar dapat terpenuhi, meskipun menghadapi tantangan terkait lahan dan biaya. (*)
