TANJUNG REDEB – Driver Ojek Online di Kabupaten Berau (Ojol Berau) melakukan aksi solidaritas dengan mematikan aplikasi transportasi online alias off bid, selama 5 jam pada Kamis (29/8/2024). Aksi yang dimaksudkan menuntut kesejahteraan ke pemerintah itu dimulai pada pukul 12.00 sampai 17.00 Wita.
Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas ke sewenang-wenangan para aplikator yang melakukan pemotongan ongkos jasa pengemudi yang dianggap tidak manusiawi. Dimana rerata pemotongan biaya jasa mulai dari 30 sampai 40 persen.
Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Berau, Didin Haerudin, mengatakan meski tidak melakukan aksi turun ke jalan, pihaknya komitmen untuk mematikan aplikasi selama 5 jam, sebagai bentuk dukungan pada aksi yang digelar di beberapa kota besar di Indonesia.
“Ini bagian dari aspirasi kami juga. Maka, kami off bid selama 5 jam,” kata Didin-sapaannya, ditemui salah satu warung kopi di Jalan Mangga II.
Menurutnya, setidaknya ada 5 tuntutan yang disuarakan oleh para ojol di seluruh Indonesia. Pertama, revisi Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online Indonesia.
Kedua, hapus program layanan tarif hemat semua aplikator. Ketiga penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Keempat, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan driver.
Terakhir atau yang kelima, legalkan ojek online Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.
“Tuntutan itu yang diperjuangkan dari aksi matikan aplikasi ini,” jelas Didin.
Meski memiliki sikap yang sama, diakui bahwa nasib ojol di kota besar berbeda dengan di Berau. Sebab, dilihat dari medan yang ditempuh terbilang tidak sulit. Bahkan di Berau, jarang didapati ojol yang terjebak macet seperti di ibu kota.
“Sebenarnya di sini kami masih toleransi sama aplikator, tapi kalau potongannya besar, kami merasa dipermainkan oleh penyedia aplikasi ini,” protesnya.
Diharapkan, ke depan para aplikator dapat menerapkan kebijakan pemangkasan yang manusiawi, tidak lebih 20 persen dari setiap tarikan pengemudi.
“Semoga ada jalan terang dari pemerintah pusat. Kami bisa diperhatikan juga,” harap mereka. (*)
