SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas permasalahan penerimaan siswa baru di jenjang SMA/SMK yang hingga kini masih menjadi isu krusial. Banyak orang tua di Sangatta merasa frustrasi karena meskipun telah mendaftarkan anak mereka lebih awal, kuota sekolah tetap tidak mencukupi, menyebabkan banyak siswa yang tidak diterima.
Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui, mengungkapkan bahwa masalah ini akan terus berulang jika tidak ada upaya signifikan untuk menambah fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah baru. Yan menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini perlu dibawa ke tingkat provinsi karena kebijakan pendidikan berada di bawah wewenang pemerintah provinsi.
“Seperti yang disampaikan kepala dinas tadi, solusinya adalah membangun unit atau sekolah baru. Karena selama kita belum membangun sekolah baru, akan sulit bagi kita untuk mengatasi masalah ini,” ucap Yan pada Rabu (03/07/2024).
Yan menyatakan bahwa DPRD Kutim telah meminta laporan rinci dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, tanpa intervensi dari tingkat provinsi, masalah penerimaan siswa ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten saja.
“Kita akan perjuangkan ini di provinsi. Ini bukan ranah kita untuk menentukannya, jadi kita perlu melibatkan mereka,” tambah Yan.
Yan juga menyampaikan optimisme bahwa penambahan gedung sekolah akan secara otomatis mendorong kebutuhan tenaga pengajar baru. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran terkait kekurangan guru tidak perlu dibesar-besarkan karena setiap tahun selalu ada lulusan baru dari program pendidikan keguruan yang siap mengisi kekosongan tersebut.
“Ketika sekolah baru nanti banyak, maka guru-guru baru juga tiap tahun lulus terus. Jadi kita tidak akan kekurangan tenaga pengajar kok, menurut saya tergantung komitmen pemerintah saja,” jelas Yan.
Lebih jauh, Yan menekankan bahwa menyediakan pendidikan yang layak bagi anak bangsa merupakan kewajiban negara dan harus menjadi prioritas. Ia berharap dengan adanya peningkatan fasilitas pendidikan, Kutim dapat melahirkan generasi yang terdidik dan kompeten.
“Itu merupakan tanggung jawab dasar negara dalam melayani masyarakat, jadi sudah seharusnya kita memperjuangkan itu,” tegasnya.
Sebagai penutup, Yan berharap bahwa masalah kekurangan kuota siswa ini tidak lagi terjadi di masa mendatang, sehingga proses pendidikan di Kutim dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif yang lebih cepat bagi perkembangan daerah.
“Kita harap ke depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (Adv)
