TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengaku senang sering disambangi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Alasannya, kehadirannya diharapkan menjadi pemicu semangat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Bupati Sri Juniarsih, saat melakukan wawancara cegat dengan awak media, usai berkantor di kantornya, Jalan APT Pranoto, Jumat (26/7/2024).
Dikatakan, kehardiran komisi anti rasuah tersebut terbukti meningkatkan nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Berau pada beberapa tahun belakangan ini.
“Berau komitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih dan transparan,” kata Umi Sri.
Ke depan, ditargetkan Berau berada di puncak penilaian MCP dengan semakin terbukanya informasi dan pelayanan publik dewasa ini.
Umi Sri mengatakan, pada tahun ini pihaknya mengutamakan perbaikan di sektor pelayanan publik yang juga menjadi sorotan oleh KPK RI.
“Saat ini ditekankan memang di sektor pelayanan publik,” ungkapnya.
Pesannya kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya di sektor pelayanan publik, untuk meningkatkan mutu pelayanan demi menekan angka penilaian negatif publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Kepala OPD harus kerja serius untuk ini. Tingkatkan pelayanan,” pesannya.
Disinggung ihwal pelayanan kesehatan yang kerap mendapatkan penilaian negatif oleh publik, Umi Sri menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan program pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai.
Dimana, gedung yang baru nanti dapat mengurai persoalan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit.
“Maka itu, kami bangun agar pelayanan kembali prima,” ujarnya.
Selain itu, soal pendataan aset yang juga masuk dalam rekomendasi KPK RI pada tahun lalu, Pemkab Berau saat ini tengah gencar memaksimalkan pendataan aset daerah.
Sebab, selain menjalankan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, pihaknya juga ingin menyelamatkan aset pemkab yang sejauh ini kerap bersengketa dengan warga.
“Komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI, Ismail Hindersah, menyatakan penerapan program MCP merupakan bagian dari upaya KPK dan pemerintah daerah, dalam menekan angka potensi perilaku korupsi di tubuh pemerintahan.
“Kami lebih kepada upaya pencegahan, Pemkab Berau ini mitra kami,” ucapnya.
Ke depan, pihaknya akan melakukan monitoring di sektor proyek strategis di daerah dan legislatif daerah. Harapannya, semua sektor di Berau dapat menerapkan perilaku anti korupsi. (*)
