TANJUNG REDEB – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Berau, Yofiandi Yazid, menegaskan meski masih dalam tahun politik, pihaknya akan tetap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), jika memang ditahun itu ada oknum yang harus di OTT.
Pengganti Kajari yang pindah tugas ke Aceh, Hari Wibowo itu, mengaku akan taat terhadap instruksi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ditahun politik.
Instruksi tersebut, telah dibahas dalam internal seluruh kejaksaan di daerah yang bakal melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di 543 kabupaten kota dan 37 Provinsi.
Yazid menyebut, instruksi tersebut bahkan telah berlaku saat Pemilihan Legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu.
“Kami tidak akan melakukan penindakan hukum atas laporan yang diberikan kepada kami selama tahun politik,” katanya saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.
“Karena itu sudah instruksi dari nasional, ya,” tegasnya.
Kendati tidak melakukan penindakan atas laporan yang diberikan kepada kejaksaan, Yazid menyebut, bukan berarti aparat penegak hukum (APH) akan mengabaikan laporan tersebut.
Pihaknya hanya akan menunda proses penyidikan dan penyelidikan, sesuai aturan norma hukum yang berlaku.
“Bukan berarti kami melakukan pembiaran loh, ya,” ucapnya.
Pihaknya juga akan tetap memantau laporan yang masuk, terkait indikasi korupsi yang berjalan secara langsung.
Para pelanggar hukum itu akan tetap dilakukan OTT bila memenuhi syarat hukumnya.
“Kalau OTT tetap kami lakukan,” terangnya.
Laporan baru akan ditindaklanjuti oleh Kejari Berau, setelah proses Pilkada usai dengan memastikan syarat hukum telah memenuhi untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.
“Nanti setelah Pilkada, baru proses. Ini akan kembali berjalan normal,” terangnya.
Yazid juga membeberkan alasan ditundanya proses hukum selama Pilkada, lantaran terdapat kekhawatiran hukum akan dijadikan alat politik oleh oknum tertentu.
Sehingga akan memberikan kondisi yang tidak adil dalam proses demokrasi yang berlangsung pada 17 November 2024 mendatang.
“Takutnya nanti malah Pilkada berjalan tidak fair ‘kan,” bilang Kajari baru itu. (*)
