BERAU TERKINI – Mahkamah Agung memberikan penjelasan soal Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming.
Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan atau suket pendidikan penyetaraan Ijazah jenjang SMA untuk Gibran Rakabuming yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
Putusan pembatalan suket itu berimplikasi terhadap kelengkapan syarat Gibran Rakabuming saat mendaftar sebagai Cawapres di Pilpres 2024 lalu.
Dengan tidak absahnya suket itu maka Gibran Rakabuming tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres di Pilpres 2024 lalu.
Dilansir laman resmi Mahkamah Agung, pihak MA memberikan penjelasan soal putusan Kasasi yang diajukan oleh Subhan.
Hakim Agung menilai, Gibran Rakabuming tidak memiliki cukup bukti telah menamatkan pendidikan, melainkan hanya memiliki bukti kehadiran.
“Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” tulis penjelasan MA.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” lanjutnya.
Hakim Agung MA menilai, penerbitan suket oleh Kemedikbud saat itu tidaklah cermat.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan,” tulisnya.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” jelasnya.
Atas dasar itulah, Hakim Agung MA menerima gugatan yang diajukan oleh Subhan. MA menyatakan suket yang diterbitkan Kemendikbud batal demi hukum.
“Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026,” jelasnya.
“2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” jelasnya.
