BERAU TERKINI – Tingkat pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Berau masih di bawah 20 persen.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan penerangan jalan di sejumlah wilayah masih menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Berau.

Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni, mengatakan pihaknya telah mengusulkan bantuan pengadaan PJU kepada pemerintah pusat melalui Kemenhub.

Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan yang belum dapat terakomodasi secara optimal melalui anggaran daerah.

Usulan pengadaan PJU mencakup hampir seluruh wilayah di 13 kecamatan di Kabupaten Berau.

Pasalnya, jumlah titik penerangan yang dibutuhkan masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia saat ini.

Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni. (Adrikni/BT)
Kepala Dishub Berau, Rusnan Hefni. (Adrikni/BT)

“Kalau untuk PJU, kita hampir menyeluruh di 13 kecamatan kita usulkan. Kita harap maklum juga kondisi kita ini, tingkat pelayanan PJU masih di bawah 20 persen,” katanya.

“Jadi, kebutuhan titik-titik PJU itu lebih banyak dibandingkan yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi menjadi salah satu alasan Dishub Berau berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Melalui usulan tersebut, diharapkan penambahan titik PJU dapat dilakukan secara bertahap untuk memperluas jangkauan penerangan jalan.

Rusnan menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait persetujuan maupun realisasi bantuan yang diajukan.

Meski demikian, Dishub Berau terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan penerangan jalan di daerah mendapat perhatian.

Dishub Berau berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan pelayanan PJU di 13 kecamatan.

Dengan bertambahnya fasilitas penerangan jalan, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur penerangan di berbagai wilayah di Kabupaten Berau diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap.

“Kami sudah berusaha menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

“Namun, sampai sekarang memang belum ada kepastian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada informasi lebih lanjut,” tuturnya.